Kesulitan Tangkap Honggo di Singapura

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menyangka terduga masalah korupsi kondensat yang menjadi buron, Honggo Wendratno, ada di Singapura. Tetapi faksinya belum dapat tangkap Honggo sebab terdapatnya permasalahan bilateral.

"Yang berkaitan sedang dicari peluang sedang ada di luar negeri memang sedikit ada kesusahan lah berkaitan dengan permasalahan jalinan bilateral," kata Listyo selesai rapat bersama dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Listyo menjelaskan faksinya selalu berusaha tangkap Honggo hingga Honggo dapat jalani proses hukum.

Baca Juga : Biaya Kuliah UM

"Tetapi barusan telah saya berikan kita tetap berupaya keras supaya bisa bawa Honggo kembali pada dalam negeri. Minimal jalankan vonis atau sepanjang kita dapat hadirkan itu jadi lebih baik," katanya.

Disamping itu, Listyo akan menggandeng team Kadiv Hubinter Polri serta KemenkumHAM untuk lakukan proses mutual legal assistance (MLA).

"Ada prosesnya kita dengan pemerintah, MenkumHAM dapat lakukan MLA disana tentu saja ada kriteria yang perlu kita melengkapi jika mereka selanjutnya memandang ketentuan itu cukup karena itu mereka kemungkinan dapat membantu. Tetapi semua kemungkinan dari bagaimana negara itu memberi ketentuan pada kita," lanjut Listyo.

Baca Juga : Universitas Negeri Malang

Awalnya, Listyo sudah memberikan laporan perubahan penyelidikan masalah korupsi kondensat yang disangka bikin rugi negara Rp 35 triliun. Listyo menyangka Honggo ada di Singapura.

"Dalam kesempatan kali ini, kami adukan jika beberapa usaha untuk mendatangkan terduga HW ini telah kami kerjakan sebab kami menyangka jika yang berkaitan sampai sekarang bersembunyi di Singapura," kata Listyo dalam rapat bersama dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Demokrat soal AHY-Ibas Memanas

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan, ungkap Sang Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggerakkan terdapatnya pergantian alami dalam tampuk kepemimpinan PD. Mendekati kongres PD, dua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) jadi akan calon ketua umum yang kuat. Kompetisi menghangat.

"Kan proses pergantian itu kan alami. Jadi saya fikir semua harus juga telah mengerti itu. Ini bukanlah tersangkut permasalahan tulus atau mungkin tidak tulus. Tapi proses regenarasi itu butuh. Serta kita di Demokrat benar-benar mengerti itu. Jadi ditambah lagi Pak SBY benar-benar menggerakkan ada proses pergantian berjalan dengan alami ya," kata Syarief, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Menurut Syarief, dua akan calon itu paling mencolok antara kader Demokrat lainnya. Ia menjelaskan kader muda Demokrat harus tampil.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNAIR

"Jadi pemimpin-pemimpin, calon-calon kader yang muda untuk tampil, serta yang paling mencolok dari semua itu ya memang dua orang itu," katanya.

Syarief tidak menolak ketua umum dipilih nanti tidak lepas dari peta politik 2024. Ia menjelaskan peta politik itu diantaranya jadi presiden sampai menteri.

"Saya fikir semua pimpinan partai, kader partai arahnya kesana (Pemilihan presiden 2024). Jika bukan presiden serta wapres, selanjutnya jadi menteri contohnya. Di partai kan disana," sebut Wakil Ketua MPR RI itu.

Disamping itu, Syarief mengutarakan tidak tutup peluang nanti kongres Demokrat dipercepat. Ia menjelaskan bisa diadakan kongres mengagumkan.

"Oh ada jika ingin DPC dipercepat," ucap Syarief.

Baca Juga : Universitas Airlangga

"Oh ya, bisa jatuhnya KLB kan beberapa hal yang penting disikapi contohnya tingkatkan kosolidasi hadapi pemilihan kepala daerah. Itu kan penting," paparnya.

Awalnya dikabarkan, kongres Partai Demokrat menimbulkan dua nama kuat yaitu AHY serta Ibas. DPD Demokrat Jawa Timur mengharap, ada pergantian dalam kongres itu.

"Kami di Jawa timur prinsipnya ingin pergantian sebab Indonesia 2-3 tahun bonus demografi. Telah waktunya ya di kongres ada pergantian, tetapi kami berikan sepenuhnya pada ketua umum," kata Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio di DPD Demokrat Jawa timur, Rabu (19/2).

Penyederhanaan 17 UU Kelautan

Kepala Tubuh Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksadya) Aan Kurnia menjelaskan sekarang faksinya dengan Menko Polhukam Mahfud Md sedang menyederhanakan Undang-undang (UU) Keamanan Laut, yang nanti masuk ke draf omnibus law Keamanan laut. Penyederhanaan UU itu nanti jadikan urutan Bakamla jadi koordinator penegak hukum di laut.

"Nah ini perlu waktu, perlu proses, kita menggodok sama kawan-kawan Menko Polhukam, dari team saya atau dari team hukum. Hingga kelak keluarannya rekan-rekan pemakai di laut, terutamanya permasalahan perekonomian ini, tentu saja lebih sederhana adanya satu pintu ini. Jadi misalnya di darat itu kepolisian, jadi di laut Bakamla," kata Aan selesai berjumpa dengan Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Aan menjelaskan ketentuan yang masih berlaku saat ini masih berkaitan, tetapi tumpang tindih. Aan juga minta jumlahnya UU Keamanan Laut yang berlaku itu untuk disederhanakan, seperti omnibus law Cipta Kerja.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNDIP

"Ya tentu saja ketentuannya (hambatannya). Sebab ketentuannya semua masih benar saat ini, semua memiliki fundamen, ada undang-undang, ada apakah. Nah ini kan undang-undangnya sama lah dengan permasalahan ketenagakerjaan (omnibus law Cipta Kerja) dan sebagainya. (Tetapi) ini permasalahan kelautan, nah ini kita simpelkan," tutur ia.

Aan akui akan berkunjung ke kementerian serta instansi berkaitan dengan door to doort untuk berdikusi. Bila omnibus law itu selesai serta disahkan, karena itu ia pastikan tidak akan ada tumpang tindih ketentuan di laut.

"Ya itu (lembaga-lembaga) karena itu butuh kami duduk bersama dengan, kami berikan. Kelak kami dengan door to door akan menghadap ke kepala-kepalanya, ke menterinya. Pokoknya bukan buat saya, bukan untuk Bakamla, ini pokoknya untuk NKRI, untuk merah putih," sebut Aan.

"Harusnya semua (kementerian/instansi berkaitan) harus turut. Sebab jika ini menjadi, hebat kelak. Kami lihat beberapa negara maju ketentuannya ini, tidak tumpang tindih," sambung Aan.

Paling akhir Aan mengatakan siap jadi koordinator keamanan di laut. Ia mengharap omnibus law Keamanan laut selesai tahun ini.

"Bakamla telah siap. Pasti dengan perlu suport rekan-rekan semua. Kita butuh untuk menangani permasalahan peralihan ini ya dengan kolaborasi. Semakin cepat semakin bagus InsyaAllah tahun ini," ujarnya.

Baca Juga : Universitas Diponegoro

Aan mendatangi Kemenko Polhukam untuk memberikan laporan diri jadi Kabakamla baru. Disamping itu maksudnya menyambangi kantor Mahfud ialah mengulas penyederhanaan 17 undang-undang (UU) keamanan laut.

"Jadi saya barusan menghadap Bapak Menko Polhukam, sebab tanggal 12 Februari kemaren saya telah sah dikukuhkan Bapak Presiden. Selanjutnya pertama ini hari kunjungan saya tentu saja memberikan laporan pada beliau jika saya telah sah memegang Kabakamla. Sebab beliau jadi menteri koordinator yang diantaranya membawahi pekerjaan saya di sini jadi Kabakamla. Saya mengulas untuk yang akan datang menyederhanakan undang-undang mengenai kelautan sebab ada 17 UU," jelas Aan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ini hari.

Draf RUU Ketahanan Keluarga

Draf RUU mengenai Ketahanan Keluarga ikut mengendalikan aktor penyelewengan seksual. RUU ini mengharuskan aktor Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) sampai Bondage, Dominance, Sadism, serta Masochism (BDSM) untuk melapor ke tubuh spesial.

Seperti diambil detikcom, Rabu (19/2/2020), masalah ketentuan aktor penyelewengan seksual ini ada pada Klausal 87. Aktor penyelewengan seksual disuruh untuk memberikan laporan dianya ke Badanan Ketahanan Keluarga untuk mendapatkan penyembuhan.

Klausal 87
Tiap Orang dewasa yang alami penyelewengan seksual harus memberikan laporan diri pada Tubuh yang mengatasi Ketahanan Keluarga atau instansi rehabilitasi untuk memperoleh penyembuhan serta/atau perawatan.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNNES

Klausal 88
Instansi rehabilitasi seperti disebut dalam Klausal 86 serta Klausal 87 untuk Keluarga yang alami Kritis Keluarga sebab penyelewengan seksual diadakan oleh lembaga pemerintah atau warga yang dipilih oleh Tubuh yang mengatasi Ketahanan Keluarga.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan penyelewengan seksual? Dalam keterangan Klausal 85, penyelewengan seksual adalah penyelewengan kenikmatan seksual, seperti sadisme, masokisme, serta homoseks. Sadisme serta masokisme sering dipersingkat BDSM.

Klausal 85
Ayat (1)
Yang ialah disebut dorongan dengan "penyelewengan kenikmatan seksual" seksual yang diperlihatkan tidak umum atau mungkin dengan beberapa cara tidak lumrah, mencakup diantaranya:
a. Sadisme ialah memperoleh langkah kenikmatan seorang untuk seksual dengan memberi hukuman atau menyakiti musuh macamnya.
b. Masochisme kebalikan dari sadisme ialah langkah seorang untuk memperoleh kenikmatan seksual lewat hukuman atau penyiksaan dari musuh macamnya.
c. Homosex (pria dengan pria) serta lesbian (wanita dengan wanita) adalah permasalahan jati diri sosial dimana seorang menyukai atau senang pada orang lain yang tipe kelaminnya sama.
d. Incest ialah hubungan seks yang berlangsung di antara orang yang mempunyai jalinan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, jalinan semenda, serta jalinan yang oleh agamanya atau ketentuan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Awalnya, Baleg DPR menerangkan jika RUU Ketahanan Keluarga ini sifatnya masih berbentuk draf saran. Ada 5 Anggota DPR yang mengusulkannya.

Baca Juga : Universitas Negeri Semarang

"(RUU Ketahanan Keluarga) masih draf. Jadi itu draf diusulkan oleh 5 pengusul. Itu kan diusulkan judul serta naskah akademiknya saat pengaturan Prolegnas Prioritas 2020 serta itu masuk. Sebab telah disahkan di pleno (prolegnas prioritas) karena itu seperti taksi argonya itu mulai jalan. Tingkatan untuk ke arah RUU itu bisa dikerjakan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi waktu dihubungi, Selasa (18/2/2020).

Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan RUU itu bukan saran fraksinya. Ia akan menyimak satu demi satu klausal yang terdapat dalam draf itu.

"Tentu saja UU Ketahanan Keluarga itu ialah saran perorangan, bukan saran dari fraksi yang nanti akan kita saling perhatikan," tutur Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

RUU itu diketahui diusulkan 5 anggota DPR lintas fraksi yakni Ledia Hanifa serta Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi PAN, dan Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar.

Anies : Ditanya soal Polemik Revitalisasi TIM

Komisi X DPR akan menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies tidak menerangkan apa akan hadiri panggilan itu atau mungkin tidak.

"Cukup, thank you. Kelak jadi judul . Cukup, thank you.. ampun," sebut Anies pada wartawan sekalian ketawa, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (19/2/2020).

Awalnya, Komunitas Seniman Perduli TIM sedih karena akui belum pernah dibawa bicara masalah revitalisasi TIM. Revitalisasi itu dipandang dikerjakan tanpa ada kompromi.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNSOED

"Pergi dari satu kebijaksanaan itu seperti komet yang menghajar bumi. Tiba-tiba kita hancur amburadul, kurang lebih begitu. Tanpa kompromi, seperti ketentuan Tuhan saja. Tidak ada bicara benar-benar dengan kami, kebijaksanaan itu, tiba-tiba telah diresmikan," kata pimpinan Komunitas Seniman Perduli TIM Radhar Panca Dahana dalam RDPU dengan Komisi X di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Lantas, Komisi X DPR akan lakukan peninjauan tiba-tiba (sidak) untuk lihat dengan cara langsung revitalisasi di TIM. Disamping itu, Komisi X DPR akan menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jika dapat saya meminta Komisi X lakukan sidak ke TIM, lihat kondisi langsung," kata anggota Komisi X Rano Karno dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Saran Rano itu diterima tepok tangan beberapa seniman yang ada. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan akan mengagendakan sidak itu

Baca Juga : Universitas Jenderal Soedirman

"Kita rencanakan Bang, kita rencanakan," tutur Syaiful.

Tidak hanya menyebut Anies Baswedan, Komisi X menyebut PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mereka akan dipanggil untuk memberikan keterangan berkaitan revitalisasi TIM sebagai masalah.

"Kami akan menyebut Saudara Gubernur Pak Anies Baswedan, DPRD DKI, serta PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub Nomor 63 jadi pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," tutur Syaiful.

Fenomena Lonjakan Harga Masker

Penebaran Virus Corona yang datang dari Wuhan, Tiongkok makin ramai akhir-akhir ini. Ini memunculkan ketakutan warga terhitung di Indonesia. Walau, belum juga terdeteksi terdapatnya Virus Corona di Indonesia. Beberapa langkah mencegah sudah dikerjakan oleh warga, diantaranya dengan memakai masker. Hingga membuat warga pada akhirnya berlomba beli masker. Ini menyebabkan berlangsungnya pelonjakan harga masker dengan berlebihan dimana saja.

YLKI serta minta Komisi Pengawas Kompetisi Usaha (KPPU) serta kepolisian untuk melakukan tindakan sebab memandang terjadi price fixing (penentuan harga) oleh aktor usaha. Tetapi benarkah terjadi price fixing? Atau, memang berlangsung pelonjakan keinginan yang demikian besar hingga harga turut melompat (market shortage)?

Klausal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentukan aktor usaha dilarang membuat kesepakatan dengan aktor usaha yang lain untuk memutuskan harga (price fixing). Ada satu faktor penting yang menunjukkan berlangsungnya price fixing, yakni kesepakatan. Beberapa penjual masker baik dalam lapak online atau off line terlihat dengan bersama melonjakkan harga masker. Di sejumlah wilayah berlangsung pelonjakan dari mulai lima sampai sepuluh kali lipat dari harga asal.

Baca Juga : Biaya Kuliah UIN SUKA

Di Blitar, masker bermerek OneMed yang umumnya dipasarkan seharga Rp 5.000 per pak bertambah jadi Rp 25.000 per pak. Juga demikian di Jakarta Utara, masker brand Sensi yang umumnya dipasarkan Rp 18.000 per kotak bertambah sampai Rp 200.000 per kotaknya. Salah satunya lapak online serta jual masker tipe N95 seharga Rp 3.000.000 untuk sepuluh paknya. Walau sebenarnya awalnya masker N95 dipasarkan cuma seputar Rp 20.000 saja.

Price fixing bisa berlangsung antara produsen masker yang kuasai keseluruhnya pasar di Indonesia. Ini bisa disaksikan dari hampir keseluruhnya wilayah di Indonesia yang alami kenaikan harga masker ini. Tapi hal tersebut tidak langsung menunjukkan terjadi price fixing antara mereka. Harus disaksikan apa antara mereka memang ada kesepakatan price fixing. Pembuktian ini jadi keharusan dari Komisi Pengawas Kompetisi Usaha (KPPU).

Di lain sisi, ada peluang terjadi market shortage. Market shortage akan berlangsung saat keinginan barang tidak imbang dengan tersedianya barang hingga harga barang bertambah. Berlangsung kelangkaan stock masker di beberapa wilayah dikarenakan keinginan yang demikian tinggi. Hingga terjadi pelonjakan harga masker yang berlebihan.

Ada cara-cara untuk menghindarkan Virus Corona ini. Warga harus seringkali membersihkan tangan dengan sabun serta menghindarkan kontak dengan orang sakit serta hewan liar. Ditambah, warga harus untuk menahan penyebaran Virus Corona dengan memakai masker. Pemakaian masker dipandang benar-benar efisien sebab ada tehnologi pada masker yang menahan virus masuk ke badan.

Ada dua jenis masker, yakni masker bedah serta masker N95. Ke-2 tipe masker itu saling bisa menahan penebaran bakteri serta virus. Oleh karena itu, pemakaian masker itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh warga. Pelonjakan harga masker memberi efek yang lumayan besar. Di tengahnya ketakutan akan tertular Virus Corona, warga kesusahan untuk lakukan mencegah. Khususnya buat golongan warga tidak dapat yang untuk beli makan saja mereka kesusahan. Belum juga bila mereka tertular Virus Corona, apa mereka dapat membayar pengobatannya.

Baca Juga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pemerintah harus melakukan tindakan cepat serta memutuskan banyak kebijakan untuk menahan penyebaran Virus Corona. Diantaranya ialah kebijaksanaan untuk turunkan kembali harga masker. Pemerintah dapat memutuskan batas harga atas atau batasi harga eceran yang direferensikan untuk masker. Ditambahkan pemerintah harus juga memberi pertolongan masker pada warga yang kurang dapat.

Beberapa aktor usaha atau produsen butuh melakukan tindakan dengan fundamen rasa kemanusiaan serta hati nurani. Mereka harus tingkatkan serta mengoptimalkan jumlahnya produksi masker tanpa ada meningkatkan harga. Sebab bila tanpa ada rasa kemanusiaan, produsen dengan gampangnya bisa tingkatkan harga sebab keinginan yang tinggi sekali itu. Juga demikian dengan beberapa distributor serta penjual jangan cuma pikirkan keuntungan semata-mata.

KPPU harus melakukan tindakan menginterogasi peluang terdapatnya kesepakatan price fixing. Bila dapat dibuktikan berlangsung price fixing, KPPU harus memberi hukuman beberapa aktor usaha itu serta menggagalkan kesepakatan price fixing antara aktor usaha itu. Dengan adanya ini, harga masker akan makin lama makin kembali normal serta warga Indonesia akan tercegah dari penyebaran Virus Corona.

Wamen Rangkap Jabatan Digugat ke MK

Urutan Wakil Menteri merangkap komisaris disorot Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tuntutan penghilangan urutan Wamen, Hakim Konstitusi dibikin bingung oleh rangkap jabatan ini.

Staf Spesial Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membuka suara berkaitan urutan Wamen rangkap jabatan komisaris. Faksinya mengatakan akan ikuti ketetapan yang berlaku.

Baca Juga : Biaya Kuliah UGM

"Kita hargai peraturan yang ada, selama tidak mempersalahkan peraturan ya silahkan. Kami tetap jalan di regulasinya," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Arya selanjutnya menjelaskan, bila selanjutnya rangkap jabatan ini dilarang, faksinya akan ikuti ketetapan itu.

"Jika ada ketentuan yang beralih atau apa saja itu ya kita masih hargai serta hormati. Sebab telah berlaku lama jadi ya kita turuti saja," tuturnya.

"Jika ketentuan melarang kita turuti, jika peraturannya memperkenankan ya kita kerjakan," katanya.

Bingung Wamen rangkap jabatan komisaris ini disampaikan hakim konstitusi Saldi Isra serta Suhartoyo.

"Kurang lebih apa yang membetulkan atau fundamen hukum apa yang membetulkan Wamen itu bisa saja komisaris? Nah, ini kan dapat terbalik-balik ini. Instansi yang diposisikan berdiri sendiri, lantas di taruh wakil menteri disana. Nah, tolong yang kayak-kayak ini agar Mahkamah dapat dibantu, ya, pemerintah, ya, agar kita dapat lihat peta keperluan Wamen itu keperluan untuk mengadakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain?" kata Saldi Isra dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (10/2/2020)

Baca Juga : Universitas Gadjah Mada

Sidang ini sendiri diadakan atas tuntutan masyarakat Petamburan, Jakpus, Bayu Segara. Bayu minta urutan Wamen dihapus sebab membuat boros APBN serta pemerintah gemuk. Pertanyaan Saldi dipertajam oleh hakim konstitusi Suhartoyo.

"Untuk beban kerja kementerian yang berat dilihat butuh dibantu wakil menteri--ini ada korelasinya--kenapa malah beberapa wakil menteri ini selanjutnya dibolehkan memegang jabatan rangkap? Ini ada kontra produktif kan, jadi? Coba, faktanya apa?" kata Suhartoyo.

Lebih Baik Lindungi 267 Juta Orang Indonesia

600 WNI pergi ke Suriah masuk dengan organisasi teroris ISIS. Mereka perang buat membangun negara versus mereka. Sesudah ISIS kalah, 600-an WNI anggota teroris itu sekarang terkatung-katung. Pemerintah tegas menampik memulangkan mereka sebab 600-an WNI itu masuk dengan anggota teroris internasional.

Oleh karenanya, Prof Hikmahanto Juwana menghargai langkah pemerintah tidak untuk memulangkan 600-an WNI penganut bekas ISIS. Karena, lebih baik membuat perlindungan 267 juta nyawa rakyat Indonesia dibanding memulangkan 600-an penganut teroris.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNY

"Ketetapan ini pantas dikasih animo yang tinggi. Pemerintah sudah memutuskan membuat perlindungan rakyat yang makin banyak dibanding 600-an orang," kata Hikmahanto pada wartawan, Rabu (12/2/2020).

Guru besar Kampus Indonesia mengatakan pemerintah sudah sukses menahan kecemasan beberapa orang di Indonesia berkaitan timbulnya wawasan memulangkan sisa ISIS asal Indonesia. Disamping itu, tidak ada urgensi buat pemerintah untuk memulangkan sisa ISIS asal Indonesia.

"Sebab mereka bukan masyarakat negara Indonesia. Ditambah lagi mereka telah lakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan," cetus profesor di bagian hukum internasional itu.

Kenyataannya, di dunia internasional tidak ada tekanan dari PBB. Organisasi dunia itu tidak minta negara memulangkan masyarakatnya yang turut berperang jadi teroris dengan masuk jadi ISIS.
"Ini tidak sama jika pemerintah mendapatkan tekanan dari PBB, Suriah atau Irak untuk mengatasi bekas masyarakat mereka yang terhimpun dalam ISIS," pungkas Hikmahanto.

Baca Juga : Universitas Negeri Yogyakarta

Awalnya, Menko Polhukan Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak memulangkan WNI yang terjebak jaringan teroris. Pemerintah tidak mau mereka jadi 'virus' buat masyarakat Indonesia.

"Ketetapan rapat barusan pemerintah serta negara harus memberikan perasaan aman dari teroris serta virus-virus baru, pada 267 juta rakyat Indonesia sebab jika FTF (foreign terrorist fighter) pulang itu dapat jadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasakan tidak aman," tutur Mahfud Md.

Daftar Pekerjaan di RI yang Gajinya di Atas Rp 10 Juta

Robert Walters barusan meluncurkan data daftar upah di Asia, terhitung Indonesia untuk tahun 2020. Data yang dikeluarkan berisi beberapa bagian pekerjaan dari tehnologi sampai sisi pemasaran.

Hasil dari survey Robert Walters, disebut ada juga beberapa bidang yang sedang jadi trend di RI, yakni tehnologi, legal, serta marketing. Tidak itu saja, bidang keuangan masih bertumbuh serta dilirik oleh beberapa pelacak kerja.

Baca Juga : Biaya Kuliah UB

"Penerimaan kerja direncanakan semakin lebih aktif di 2020 dibanding 2019. Akan ada perkembangan di banyak bidang, khususnya di e-commerce serta fintech, akan ada lonjakan perkembangan di startup logistik, pembayaran, kesehatan digital sampai edukasi tehnologi," kata Country Manajer Indonesia Robert Walters, Eric Mary, diambil dari paparan survey, Selasa (11/2/2020)

Lantas, berapakah upah semasing bagian itu? Spesial untuk bidang tehnologi upah tertinggi sampai Rp 1,9 miliar per tahun alias sama dengan Rp 158 juta per bulan.

Upah itu untuk urutan Chief Technology Officer (CTO) alias direktur tehnologi. Di bawahnya ada urutan Proyek Director alias Direktur Project yang upahnya sampai Rp 1,4 miliar atau seputar Rp 116 juta per bulan.

Perincian upah bisa disaksikan dalam tabel dibawah. Ada perbandingan upahnya dengan angka tahun kemarin, semua angka dicatat dalam juta (million) untuk pendapatan satu tahun.

Akunting-Bank-Jasa Keuangan

Masih juga dalam data yang sama, upah paling rendah di bidang akunting ini ialah di urutan akuntan, dari mulai Rp 150 juta sampai Rp 250 juta satu tahun, atau seputar Rp 12,5 juta sampai Rp 21 juta satu bulan.

Baca Juga : Universitas Brawijaya

Sesaat untuk upah paling tingginya digenggam oleh urutan Direktur Keuangan yakni dari mulai Rp 1,8 miliar sampai Rp 3 miliar satu tahun, sama dengan Rp 150 juta sampai Rp 250 juta satu bulan.
Daftar Pekerjaan di RI yang Upahnya di Atas Rp 10 JutaFoto: dok. Robert Walters

Untuk bank, upah paling tingginya pada urutan Chief Executive Officer (CEO) dimana pada tahun ini di atas Rp 5 miliar per tahun atau Rp 416 juta per bulan. Angka itu tambah tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

Di urutan bawahnya ada Chief Financial Officer (CFO) dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 2,8 miliar atau Rp 233 juta per bulan. Lantas, Chief Operating Officer (COO) Rp 2,1 miliar atau Rp 175 juta per bulan.

Data itu berisi daftar upah pada operasional bank, mencakup kontan management operations, kredit administrations, trade/tresury operations serta klien onboarding. Dimana, untuk level assistant vice president (AVP) adalah Rp 440 juta sampai Rp 700 juta per tahun atau sama dengan Rp 36 juta sampai Rp 58 juta.

Balita Koma Gegara Digigit Ular

Bocah wanita berumur empat tahun masyarakat Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, koma sesudah digigit ular berbisa di rumah tinggalnya. Balita itu sekarang dirawat di ruangan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSD Gunung Jati Kota Cirebon.

Insiden sial itu berlangsung pada Sabtu (8/2) kemarin. Petugas medis belum dapat pastikan tipe ular yang menyerang bocah itu.

"Tempo hari koma, saat ini masih dirawat. Kelak diumumkan perubahannya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni lewat pesan secara singkat, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga : Biaya Kuliah ITS

Awalnya Enny menjelaskan gigitan ular yang belum didapati macamnya itu diketemukan di telapak kaki korban. Petugas temukan ada dua sisa cedera gigitan di kaki korban.

"Ini masalah pertama untuk gigitan ular berbisa, awalnya ada tetapi bisa-nya tidak semacam ini," kata Enny.

Sebelum dibawa ke RSD Gunung Jati, bocah wanita itu sempat dibawa ke puskesmas paling dekat. Sampai pada akhirnya korban dirujuk untuk jalani perawatan intens di rumah sakit.

Serang Saraf- Sel Darah

Racun atau dapat ular sudah menebar di badan balita wanita asal Pamengkang itu. Menurut Wakil Direktur Service RSD Gunung Jati Cirebon Maria, keadaan korban tidak sadarkan diri. Racun atau dapat ular itu sudah menyerang sel saraf atau neurotik sel darahnya.

Dapat ular yang belum didapati macamnya itu rupanya dapat mencabik pembuluh darah korban. "Nyatanya gejalanya tidak cuma neurotoxic, hemotoxic juga. Jadi racunnya itu menebar ke darah. Ya dapat pecah pembuluh darahnya," kata Maria waktu terlibat perbincangan dengan detikcom di RSD Gunung Jati, Selasa (11/2/2020).

Maria menjelaskan sampai sekarang keadaan pembuluh darah korban masih normal, tidak ada yang pecah. Tetapi, lanjut ia, jumlahnya sel darahnya alami penurunan.

Baca Juga : Institut Teknologi Surabaya

Maria akui faksinya sering mengatasi masalah gigitan ular. Dia memandang masalah gigitan ular yang dirasakan bocah Pamengkang adalah baru. Hingga, faksi rumah sakit serta Dinkes juga setuju untuk menyebut salah satunya dokter spesialis emergensi dari WHO yang bekerja di Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yaitu Tri Maharani.

"Keadaannya masih koma, masih di ruangan PICU. Kita telah menyebut dokter spesialis emergensi dari WHO, doktor dokter Tri Maharani," sebut Maria.

"Untuk tipe ularnya belumlah pasti, tuturnya tipe weling. Tetapi tidak teridentifikasi, di kuatirkan tipe ularnya ini hasil perkawinan silang," lebih Maria.

Tidak hanya mengatasi korban, dokter WHO Tri Maharani sempat memberi materi mengenai perlakuan pertama pada korban gigitan ular ke beberapa dokter fungsional puskesmas di Kabupaten Cirebon. Beberapa dokter fungsional itu disatukan di Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon.

Dinkes Kabupaten Cirebon mengharap dokter fungsional yang bekerja di puskesmas dapat memperoleh ketrampilan penambahan mengenai perlakuan gigitan ular versus WHO. Training penangan masalah gigitan ular berbisa itu diutamakan pada beberapa dokter fungsional yang bekerja di puskesmas terpengaruh banjir, yaitu Kaliwedi, Susukan, Bunder, Pangkalan, Ciledug, Babakan, Astanalanggar, Gembongan, Losari, Mundu, Gunungjati, Jagapura, serta Waled.

Proyek Revitalisasi Monas Masih Misterius

Kehadiran 191 pohon yang ditebang waktu proses revitalisasi Monas belum didapati sampai sekarang. Faksi UPK Monas awalnya memberi info jika pohon-pohon itu dibawa ke gudang Sudin Kehutanan di Pulogadung, Jakarta Timur.
Reporter detikcom selanjutnya coba mencari kehadiran gudang itu di wilayah Pulogadung, Jumat (7/2/2020). Selama penelusuran di daerah itu, tidak diketemukan tempat gudang Sudin Kehutanan.

Penelusuran info bersambung ke kantor Kecamatan Pulogadung dari dinas berkaitan. Dalam tempat itu, Kepala Unit Pelaksana Dinas Pertamanan serta Rimba Kota Kecamatan Pulogadung tidak ada di tempat.

Hasil penelusuran pada 191 pohon-pohon yang ditebang di lokasi Monas ini bersambung ke gudang Sudin Kehutanan yang ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNS

Pengamatan detikcom di tempat, diketemukan beberapa tangkai pohon berantakan di ruang belakang gudang. Salah satunya petugas di tempat menjelaskan batang-batang pohon itu adalah sisa pohon roboh di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur.

"Iya itu sisa pohon roboh saja, di wilayah Bambu Apus. Sudah hampir satu minggu kali di sini," kata Shahroni, petugas di gudang Sudin Kehutanan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (7/2).

Di ruang gudang Sudin Kehutanan Cipayung memang tidak kelihatan ada tumpukan pohon tidak hanya tangkai pohon roboh. Ruang gudang cuma dipenuhi truk-truk serta kendaraan operasional Sudin Kehutanan Jakarta Timur.

Saat diberi pertanyaan tentang kehadiran pohon-pohon dari Monas, petugas akui tidak tahu hal tersebut. Menurut dia, sejauh ini belumlah ada info dari pimpinan berkaitan pohon-pohon dari Monas yang akan dikirim ke gudang Sudin Kehutanan Cipayung.

"Tidak ada informasi benar-benar. Umumnya kan jika ada yang masuk, kita cek. Ini sampai saat ini masih belumlah ada apa-apa. Ini mah nampung ranting-ranting saja. Jika gelondongan besar kaya di Bambu Apus itu kan sebab dekat saja karena itu dibawa kesini. Jadi masalah itu (pohon-pohon Monas) tidak pernah sampai, tidak pernah ada informasi," tutur Shahroni.

Penelusuran selanjutnya diteruskan ke Taman Bibit Dinas Pertamanan serta Rimba DKI Jakarta di wilayah Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tempat kembali lagi tidak didapati pertanda pohon-pohon yang ditebang di Monas dibawa ke tempat ini.

Baca Juga : Universitas Negeri Surakarta

Hasil pengamatan di tempat cuma didapati tanaman-tanaman bibit serta satu unit kendaraan truk. Petugas di tempat menjelaskan salah tempat bila cari pohon-pohon dari Monas yang memiliki ukuran besar dalam tempat ini.

"Di sini hanya ada tanaman bibit saja, kecil-kecil. Tidak ada yang dari Monas itu. Kita belum bisa informasi apa-apa dari pimpinan," kata salah seorang petugas.

Awalnya dikabarkan, SKPD yang pertama bicara masalah kehadiran pohon yang ditebang ialah UPK Monas. Kasi Info UPK Monas Irfal Guci menjelaskan pohon-pohon itu dibawa ke Sudin Kehutanan Jakarta Timur.

"Pohonnya dibawa ke gudang Sudin Kehutanan, infonya (tempat di) Pulogadung," tutur Ifal saat dihubungi detikcom, Rabu (5/1).

Niat Honeymoon di Kapal Pesiar, Malah Kena Virus Corona

Nasib wisatawan ini apes benar. Tujuannya ingin honeymoon romantis bersama dengan pasangan, tetapi ia justru positif terserang virus Corona di kapal pesiar.

Ini kesaksian David Abel (74), wisatawan dari Inggris yang pergi berlibur dengan istrinya, Sally. Mereka naik kapal pesiar Diamond Princess yang sekarang tengah bertumpu di Pelabuhan Yokohama, Jepang.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNTIDAR

Malang buat mereka berdua, kapal pesiar ini dinaiki oleh traveler yang terinfeksi virus Corona. Mengakibatkan, sampai sekarang keseluruhan telah ada 61 orang penumpang kapal pesiar itu yang terinfeksi virus Corona.

Seputar 3.700 penumpang kapal pesiar juga dikarantina, terhitung David Abel serta istrinya. David juga menceritakan kondisi yang berada di kapal itu.

Tujuannya Ingin Honeymoon, Justru Terkena Virus Corona di Kapal PesiarFoto: (dok. Facebook)

Dikumpulkan detikTravel dari beberapa sumber, Jumat (7/2/2020), David akui mengenal dengan salah seorang korban yang positif terjangkit virus Corona. Ia serta pernah makan satu meja dengannya waktu di kapal pesiar.

"Saya tidak mau menyebutkan nama, karenanya tidak pas pada saat seperti saat ini. Tetapi mereka sedang bulan madu. Ia harus masuk karantina, tetapi istrinya tetap harus di kapal sebab ia tidak memperlihatkan tanda-tanda virus Corona," kata David.

Baca Juga : Universitas Tidar Magelang

Sampai saat ini, pria yang positif virus Corona itu juga masih terpisah dengan istrinya. Kemauan mereka ingin berlibur, justru menjadi mimpi jelek yang tidak terlewatkan dikarenakan virus Corona.

"Saya tidak paham harus bereaksi seperti apa. Benar-benar, benar-benar benar-benar disayangkan," sambungnya.

Dari 41 orang penambahan yang positif terjangkit virus Corona di kapal pesiar itu, 21 orang ialah masyarakat negara Jepang, 8 orang Amerika Serikat, 5 orang Australia, 5 orang Kanada, 1 orang Inggris, dan 1 orang dari Argentina.

Sri Mulyani Minta Pengusaha Bujuk DPR

Perancangan Undang-undang (RUU) omnibus law perpajakan sudah dikatakan pemerintah ke DPR RI. RUU yang masuk Prolegnas itu tinggal menanti peresmian sampai bisa diaplikasikan.

Waktu mengemukakan stimulan yang akan diterima entrepreneur dalam RUU itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ajak entrepreneur untuk merayu DPR selekasnya menetapkan ke UU.

"(Diaplikasikan) ya setelah UU di-approve. Yang perlu saat ini di-approve dahulu. Kita telah berikan ke DPR. Karena itu entrepreneur cepatlah katakan sama DPR, cepat...," kata Sri Mulyani dalam Business Gathering di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca Juga : Biaya Kuliah UI

Guyonan Sri Mulyani itu diterima tawaan 1.200 entrepreneur yang ada. Kenyataannya, omnibus law perpajakan ini dinanti-nantikan beberapa entrepreneur. Bagaimana tidak? Omnibus law ini serta diperkirakan kurangi penerimaan pajak negara sampai Rp 86 triliun.

Dengan semangat, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memaparkan stimulan pajak dalam RUU itu.

"Kita ingin turunkan corporate penghasilan tax (Pajak pendapatan tubuh). Jadi agar tidak shock di APBN kami turunkan setahap. Saat ini kan 25%, untuk corporate penghasilan tax kita turunkan ke 22% mulai 2021. Jika UU di setujui DPR saat ini. Jadi tahun kedepan 22%, serta 2023 ke 20%," tambah ia.

Selanjutnya, faksinya meniadakan PPH untuk dividen dari dalam negeri.

Baca Juga : Universitas Indonesia

"Lantas kita meniadakan PPh atas dividen dari dalam negeri. Yeeee!" papar Sri Mulyani diterima tepok tangan hadirin.

Lantas faksinya akan meniadakan PPH atas dividen di luar negeri, asal ongkos yang dibebaskan dari pajak dividen itu diinvestasikan di Indonesia.

"Untuk pendapatan khusus terhitung dividen yang berasal di luar negeri, serta saya ketahui bapak ibu memiliki perusahaan di luar. Jika bisa dividen yang di luar negeri kita tidak gunakan PPH asal diinvestasikan. Iya dong, waktu tidak diinvestasikan?" tutupnya.

Bakso Khas Medan yang Legendaris

Tidak sama dengan bakso lainnya, warung legendaris ini tawarkan bakso ciri khas Medan yang diberikan dengan potongan daging serta dalaman sapi yang empuk.

Bermula dari kaki lima, tempat makan bakso yang diketahui dengan nama Bakso 99 A Kiaw ini jadi warung terlaris di lokasi Mangga Besar, Jakarta Utara. Sang pemilik warung bercerita jika dia mulai meniti bakso kaki lima di tahun 1980.

Selanjutnya, upayanya itu bertumbuh sampai jadi favorite beberapa orang pada tahun 1994. Hal itu sebab bakso yang ditawarkan termasuk unik serta tidak sama dari lainnya.

Baca Juga : Biaya Kuliah POLMAN

Racikan baksonya adalah ciri khas Medan yang diberikan dengan potongan daging dan dalaman sapi. Penyajiannya unik, bakso itu disajikan dengan terpisah dengan mienya.

Jadi, semangkuk berisi bakso, daging, dalaman serta kuah, sesaat semangkuk untuk wadah mienya. Mienya diseduh panas lantas diaduk dengan cincangan bawang putih goreng berikut minyaknya. Untuk dalamannya ada sengkel serta babat yang bersih serta empuk.

Ada tiga tipe mie yang dapat diambil oleh pengunjung, yakni mie kuning, mie bihun serta kwetiau. Menurut salah satunya pelayan disana, kwetiau jadi favorite umumnya pengunjung.

Teksturnya yang kenyal lembut, nyatanya pas digabungkan dengan bakso berkuah kaldu gurih yang terlihat bening. Tidak hanya mienya yang beragam, bakso di sini ada dalam bermacam pilihan. Seperti bakso urat, bakso polos sampai bakso ikan.

Baca Juga : Politeknik Negeri Manufaktur

Tiap hari, warung bakso yang legendaris ini tidak pernah sepi pengunjung. Semenjak membuka pada jam 15.00, warung itu langsung diserang oleh fansnya. Karena itu warung ini ada belasan pelayan yang siap layani pengunjung.

Unik! Bakso Ciri khas Medan dengan Potongan Daging serta Dalaman yang LegendarisBakso dengan potongan daging sapi serta dalaman sapi Photo: Dok. detikFood/Riska Fitria
Sebagian besar konsumen disana ialah beberapa pekerja kantoran, sebab tempatnya yang ada di pusat kota. Serta makin malam, warung ini akan makin ramai. Warung bakso ini bisa didatangi tiap hari, dari mulai jam 15.00 - 00.00.

Tarif Ojol Mau Naik Jadi Rp 2.500/Km

Faksi Grab Indonesia memberi respon gagasan pemerintah yang punya niat meningkatkan biaya ojek online (ojol). Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno menjelaskan, faksinya sudah dengar wawasan itu. Dia yakini, pemerintah menimbang beberapa unsur dalam merangkum kebijaksanaan.

"Kami sudah dengar wawasan itu serta mengerti ada beberapa faktor baru sebagai alasan kebijaksanaan pemerintah berkaitan peraturan ojek online," tuturnya dalam info sah yang diterima detikcom, Jumat (7/2/2020).

"Kami yakin pemerintah pahami tentang beberapa variabel itu serta membuatnya bahan alasan dalam merangkum kebijaksanaan paling baik buat semua aktor yang terjebak di ekosistem usaha transportasi online ini, terhitung jaga kesetimbangan di antara bagian penawaran serta keinginan," tuturnya.

Ia katakan, Grab akan tetap menghargai kebijaksanaan yang berlaku. Ia mengharap, kebijaksanaan pemerintah yang akan datang bisa memberikan efek positif buat semua pemangku kebutuhan.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNPAD

"Grab selalu menghargai tiap ketentuan yang berlaku. Kami berharap kebijaksanaan pemerintah yang akan datang tetap memberi efek positif pada semua pemangku kebutuhan baik itu partner pengemudi atau konsumen setia di Indonesia," tuturnya.

Awalnya, Kementerian Perhubungan mengatakan jika dalam bahasan kenaikan biaya ojek online, cuma zone Jabodetabek saja yang akan alami kenaikan. Sedang wilayah yang lain tidak dinaikkan.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, biaya ojol di wilayah lain masih wajar serta belum butuh dinaikkan.

"Kelihatannya yang perlu kenaikan cuma Jabodetabek. Untuk wilayah kelihatannya tidak naik, biaya mereka kelihatannya masih feasible," papar Budi Setiyadi, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Kementerian Perhubungan menjelaskan jika dalam bahasan kenaikan biaya ojek online, cuma zone Jabodetabek saja yang akan alami kenaikan. Sedang wilayah yang lain tidak dinaikkan.
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi biaya ojol di wilayah lain masih wajar serta belum butuh dinaikkan.

"Kelihatannya yang perlu kenaikan cuma Jabodetabek. Untuk wilayah kelihatannya tidak naik, biaya mereka kelihatannya masih feasible," papar Budi Setiyadi, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Selain itu masalah wawasan memberi wewenang biaya ditata gubernur, Budi pastikan Kemenhub akan menampung hal itu. Namun memang perlu waktu sebab akan mengubah Ketentuan Menteri.

Baca Juga : Universitas Padjajaran

"Untuk keinginan wewenang gubernur, akan diakomodasi di PM 12 tetapi butuh waktu sebab kan hubungan dengan PM, bisa saja di PM 12 ditambah lagi satu etika gubernur lakukan perhitungan," papar Budi.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan jika memang semenjak awal bahasan pelajari biaya, beberapa driver ojol di wilayah tidak inginkan kenaikan biaya. Cuma beberapa driver Jabodetabek saja yang meminta naik biaya.

"Memang dari pertama yang meminta naik itu rekan Jabodetabek. Komune wilayah meminta malah tidak naik, terhitung Jawa Tengah, Lampung mereka katakan biaya masih oke," ucap Yani.

Faktanya, menurut Yani beberapa driver Jabodetabek menjelaskan jika terdapatnya kenaikan UMR di Jakarta dan pungutan BPJS yang naik.

"Jabodetabek menyarankan naik sebab biaya dapat dievaluasi setiap 3 bulan. Ke-2 sebab UMR Jakarta sudah naik, biaya BPJS sudah naik. Pada akhirnya mereka kalkulasi, mereka meminta naik," kata Yani.