Friday, May 24, 2019

Bawa 10 Kg Sabu, Kurir yang dikendalikan dari Lapas Rajabasa Dibekuk

Tubuh Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten gagalkan pengiriman sabu-sabu seberat 10 kg (Kg) yang dikontrol seseorang terpidana di Lapas Rajabasa, Lampung. Seseorang kurir berinisial HP (29) diringkus waktu akan bawa sabu-sabu ke Lampung di rest ruang KM 46 tol Tangerang Merak.

Baca juga : Jurusan di UNTAD

"Terduga HP adalah kurir serta diperintah TKM yang adalah masyarakat binaan LP Rajabasa Lampung. Gagasannya barang itu akan disebarkan di wilayah Lampung,” kata Kepala BNN Banten Kombes Pol Tatan Sulityana, Kamis (14/3/2019).

Ia menerangkan terduga diamankan pada pada Jumat 8 Maret 2019 seputar jam 13.30 WIB di Rest Ruang Tol Tangerang Merak. Pengungkapan masalah sabu-sabu yang disangka asal China itu berdasar pada info yang didapat akan ada pengiriman sabu-sabu dari daerah Jakarta Utara ke daerah Lampung.

"Berdasar pada pernyataan, terduga ini dijanjikan gaji Rp10 juta untuk kirim barang (sabu) dari Jakarta ke Lampung. Uang DP Rp2 juta telah bisa, bekasnya akan diberi sesudah barang itu tiba di tujuan," tutur Tatan.

Baca juga : Jurusan di UHO

Tanda bukti yang didapatkan salah satunya 10 paket sabu-sabu dengan berat 10 kg, satu tas gendong hitam, serta satu tas gendong warna biru, satu unit hp, uang Rp900.000, serta satu unit mobil Daihatsu Sigra nopol BE 1398 YE.

HP dijaring Masalah 114 ayat (2) serta atau Masalah 112 ayat (2) Jo Masalah 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35/2009 mengenai Narkotika dengan intimidasi hukuman penjara seumur hidup.

PKS Daftar Gugatan Sengketa Pemilu ke MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pagi pagi hari barusan ajukan berkas permintaan konflik hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNM

"Bismillah, dengan izin Allah SWT, PKS memasukkan berkas permintaan pertama ke MK pada jam 00.28 WIB pada hari paling akhir tanggal 23 Mei 2019," papar Ketua Team Advokasi serta Hukum Team Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Agus SP Otto dalam tayangan wartawan DPP PKS yang dikirim pada SINDOnews, Kamis (23/5/2019).

Wilayah yang digugat oleh team kuasa hukum PKS ini untuk wilayah penentuan Kalimantan Barat 2, yakni Kabupaten Tim Raya. "Mengajukan permintaan ini untuk Kalimantan Barat wilayah pemilijan 2, Kabupaten Tim Raya," tuturnya.

Beberapa saat lalu, Agus Otto menjelaskan Team Advokasi serta Hukum TPP PKS kembali ajukan permintaan untuk dapil Sumut.

"Jam 03.09 WIB, kami lakukan pendaftaran kembali untuk dua permintaan yaitu Sumatera Utara, Kabuapten Langkah serta Kota Tebing Tinggi," pungkasnya.

Baca juga : Jurusan di UNHAS

Agus Otto menjelaskan, masih ada banyak wilayah penentuan PKS yang akan diserahkan ke MK untuk digugat.

"Ini belum selesai, kita akan balik lagi ke MK untuk ajukan tuntutan baru untuk dapil yang lain, insya Allah kelak sore kami akan kembali pada MK untuk lakukan pendaftaran tuntutan," katanya.

Monday, May 20, 2019

Kebencian dan Radikalisme Berbasis Agama Jadi Perhatian Negara-negara ASEAN

Ramainya beberapa ajaran kedengkian serta radikalisme yang didasarkan pada agama, etnisitas serta jati diri grup jadi keprihatinan beberapa negara ASEAN. Mereka setuju untuk memberi perhatian serta menemukan jalan keluar bersamanya.

Ketua ASEAN SOMY (Senior Official Meeting on Youth), Asrorun Niam Sholeh menerangkan warga ASEAN mempunyai prinsip untuk mempromokan budaya yang menggerakkan moderasi.

Baca juga : Jurusan di STKS

Di samping permasalahan radikalisme, permasalahan yang disoroti ialah mengenai cyber bullying yang telah pada skala membahayakan kohesi sosial. mengenai permasalahan narkotika serta zat adiktif yang membahayakan generasi muda.

"Satu diantara jalan keluar yang disetujui ialah mempromokan nilai moderasi serta membuat literasi di beberapa bagian serta segi kehidupan sosial kemasyarakatan, dan menahan merajalelanya hoax, penghinaan berbasiskan siber (cyber bullying), serta radikalisme. Di samping langkah mencegah, komunitas mengemukakan pentingnya ambil langkah pengusutan," tegas Deputi kepemudaan Kemenpora ini dalam pengakuan tertulisnya, Sabtu (19/5/2019).

Komunitas itu memandang utamanya konsentrasi kampanye mempromokan literasi alat untuk memerangi fakenews. Untuk membuat serasi serta moderasi di kelompok golongan muda, Indonesia mengemukakan akan melakukan pertemuan pemuda antar agama lewat Asean Interfaith Youth Camp.

"Kemenpora siap pimpin pekerjaan dialog pemuda antaragama untuk tingkatkan kesepakatan serta menimalkan kecurigaaan dan ketegangan sebab ketidaksamaan agama. Insya Allah dikerjakan di Mataram Juni akan datang," sebut Niam.

Pertemuan Working Grup on Culture of Prevention ini dikerjakan untuk ke-2 kali jadi satu diantara usaha untuk wujudkan warga ASEAN yang damai, inklusif, kuat, sehat, serta serasi.

Baca juga : Jurusan di STMI

Dalam komunitas ASEAN Summit pada 2017 yang lalu, beberapa pemimpinan negara ASEAN mengambil ASEAN Declaration of the Culture of Prevention (CoP) for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society. Deklarasi ini mengutamakan pada ide pemegang kebijaksanaan serta pendekatan partisipatif dalam usaha jaga perdamaian serta kestabilan di ASEAN.

Ada dalam pertemuan ini delegasi dari semua anggota ASEAN ditambah beberapa chairman di lingkungan ASEAN, seperti SOMY, SOM-ED, SOMS, ACDM, ASOEN, COM, serta COCI. Delegasi dari Indonesia datang dari Kemenlu yang di pimpin Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Riaz Saehu, Kemenpora yang didatangi oleh Deputi Peningkatan Pemuda Asrorun Niam Sholeh jadi Ketua ASEAN SOMY dan Kemendikbud yang didatangi Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid jadi Ketua ASEAN COCI (Committe on Culture and Information).

Friday, May 17, 2019

Menko Polhukam Imbau Pemda Dan Aparat Redam Massa Datang ke Jakarta

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyarankan pada pemerintahan serta aparat keamanan di wilayah agar bisa menahan gerakan massa yang akan menggeruduk Jakarta mendekati pengumuman sah suara pada 22 Mei 2019.

Baca juga : Jurusan di POLSRI

Menurut Wiranto, peredaman massa dari wilayah yang akan Jakarta itu mempunyai tujuan untuk meminimalkan berlangsungnya perselisihan di Ibu Kota. "Agar tidak berlangsung penimbunan massa, saudara-saudara sekaligus dari wilayah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan dibiarkan warga keluar wilayah ke arah Jakarta. Tuntaskan disana," tutur Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

"Kepala desa, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa tuntaskan disana. Kan dapat berlangsung penimbunan massa ini ketika wilayah tidak sukses membendung mereka ke Jakarta. Nah jadi sinerginya disana," sambung ia.

Ia meneruskan pusat serta wilayah bersinergi menahan terdapatnya tanda-tanda atau cenderung atau resiko perselisihan sosial lewat cara menahan hadir ke Jakarta. "Tuntaskan mereka di semasing tempat dahulu. Dibuat tuntaskan di kecamatan, tuntaskan di propinsi tuntaskan. Hingga tidak ada perembesan ke Ibu Kota ya bebannya telah terdiri," tuturnya.

Baca juga : Jurusan di POLINELA

Wiranto minta aparat serta pemerintahan ditempat untuk menerangkan pada warga jika Pemilu 2019 sudah selesai serta tidak butuh berbondong hadir ke Jakarta. Ditambah lagi mengingat sedang jalankan puasa pada bulan suci Ramadhan.

"Terangkan ke warga, tidak butuh kesana. Pemilu telah usai, telah ada hasilnya, sia-sia kesana. Puasa , sahurnya dimana, bukanya dimana. Mereka mikir tentu semacam itu," tutup Wiranto.

Monday, May 13, 2019

Masih Ada Ratusan, PT KAI Harap Perlintasan Sebidang Segera Ditutup

Di Jakarta masih ada beberapa ratus perlintasan kereta sebidang yang belum ditutup. Perlintasan itu baik dijaga sah oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), swasta, pemda (Pemda) atau liar.

Baca juga : Jurusan di PNB

"Perlintasan sah yang dijaga KAI 126, Perlintasan Sah yang dijaga swasta sekitar 20, Perlintasan Sah yang dijaga Pemda 30, serta Perlintasan liar seputar 250an," kata Senior Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa waktu dihubungi SINDOnews, Senin (13/5/2019).

Eva memberikan tambahan, semestinya perlintasan sebidang itu selekasnya ditutup.

"Semestinya semacam itu (ditutup), sesuaikan dengan situasi lapangan sesaat diutamakan untuk yang riskan serta begitu punya pengaruh pada operasional perjalana KA tentu saja dengan pertimbangan telah ada jalan pilihan," imbuhnya.

Tentu saja, lanjut Eva, perlu suport dari pemda untuk lakukan penutupan. Sebab dari Pemda itu bertanggungjawab membikinkan jalan pilihan lain.

Baca juga : Jurusan di STTT

Baik jalan layang atau lintas bawah. Supaya perjalanan KA serta pemakai jalan lain masih selamat sepanjang berkendara.

"Bersamaan dengan beberapa program pembuatan flyover atau underpass pada perlintasan sebidang yang setahap selalu dikerjakan oleh pemerintah berkaitan ini," tutupnya.

Saturday, May 11, 2019

Kivlan Zen Serang SBY, Demokrat: Kenapa Enggak Telepon Aja

Pengakuan Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curang, dipandang tidak etis dikatakan. Karena, Kivlan Zen adalah senior dari SBY saat aktif di militer.

Baca juga : Jurusan di UNILA

"Yang pertama, itu yang barusan itu kebanyakan kebisingan, memberatkan ketua umum yang saya duga telah, saat ini bebannya berat," tutur Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Imelda Sari di Alat Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Sebab, tidak hanya pikirkan Partai Demokrat, SBY terus mengikuti Sang Istri, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono di National University Hospital Singapura. "Kan kurang elok lah, kurang etis lah ditambah lagi Kivlan itu kan senior Pak SBY, beliau kenal," katanya.

Lebih, lanjut ia, sekarang ini masuk bulan suci Ramadhan. Hingga, ia merekomendasikan supaya pengakuan yang tidak etis, tidak butuh dikatakan.

"Yang sangat-sangat menurut saya tidak patut dikatakan oleh Pak Kivlan pada Pak SBY, sebab bagaimana juga mereka sempat sama-sama kenal, serta mengapa tidak telfon saja begitu lho, jika itu tidak butuh, lalu mengemukakan yang vulgar itu, terkecuali ada motif lain, itu saja," ujarnya.

Baca juga : Jurusan di UBB

Mengenai tuduhan Kivlan Zen pada SBY itu dikatakan di celah tindakan unjuk rasa depan Kantor Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tempo hari. Awalannya, Kivlan menyikapi cuitan Politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebutkan ada setan gundul di Konsolidasi Prabowo-Sandi.

Kivlan malah menyebutkan Andi Arief yang adalah setan gundul. Bahkan juga, Kivlan menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat curang sebab tidak ikhlas Prabowo jadi presiden.

Wednesday, May 8, 2019

Heboh Surat Pemberhentian Ustaz Abdul Somad, Ini Tanggapan UIN Suska Riau

Sekarang ini tersebar surat pendapat pemecatan pada Ustaz Abdul Somad (UAS) dari Kampus Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau. Berkaitan hal itu, pihak kampus membantahnya. Rektor UIN Suksa Riau, Prof Akhmad Mujahidin menghalau pemecatan pada Ustaz Abdul Somad. Ia memperjelas, jika sampai sekarang ini UAS masih mengajar di kampus yang ada di Jalan HM Subrantas Panam itu.

Baca juga : Jurusan di MERCU BUANA

"Tidak benar itu. Mana jika ada surat pemecatan. Ustaz Somad masih dosen UIN," kata Prof Akhmad Mujahidin, Selasa (7/5/2019) .

Ia menjelaskan, jika surat yang tersebar waktu itu bukan surat pemecatan Ustaz Abdul Somad, tetapi surat dari Komisi Perangkat Sipil Negera (KASN). Dimana dalam surat yang diperuntukkan ke UIN Suska Riau ialah berisi beberapa point mengenai pertemuan UAS dengan Calon presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2019 yang beradar luas di Youtube ataupun siaran secara langsung dari satu diantara tv swasta.

Dalam surat itu jika pertemuan UAS dengan Prabowo berkaitan Pemilihan presiden 2019. KASN menerangkan jika sebagai perangkat sipil negara (ASN) harus netral. Netral dalam pengertian ialah tiap pegawai ASN tidak memihak dari semua bentuk dampak mana saja serta tidak berpihak pada kebutuhan siapa saja.

Baca juga : Jurusan di UK MARANATHA

"Surat dari KASN ke kita tercatat tanggal 16 April 2019 serta sampai ke kita tanggal 2 Mei 2019. Utamanya pihak KASN yang adalah komisi langsung dibawah Presiden minta klarifikasi dari kita mengenai UAS masalah video yang tersebar luas itu. Jadi bukan surat pemecatan. Kita punyai 14 hari untuk menjawab surat itu," pungkasnya.

Monday, May 6, 2019

Ingin Nonton Tawuran, Bocah di Depok Tewas Dikeroyok 8 Remaja

Polresta Depok menyelamatkan delapan orang aktor pengeroyokan pada seseorang bocah, RAS (13). RAS dikeroyok memakai senjata tajam sampai wafat pada Rabu, 1 Mei 2019 kemarin.

Pengeroyokan itu berlangsung di Jalan Proklamasi, Abadijaya Sukmajaya, Depok. Ke-8 orang yang ditangkap masih berumur dibawah usia, yaitu rata-rata berusia 15-17 tahun.

"Kami amankan mereka tanpa ada perlawanan di daerah Sukmajaya, Depok," tutur Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus, pada wartawan, Jumat (3/5/2019)

Baca juga : Jurusan di UNIMA

Dia bercerita, momen pengeroyokan ini berlangsung saat polisi terima info terdapatnya tawuran pada Rabu (1/5). Satu orang diberitakan meninggal dalam situasi luka-luka dibagian perut serta punggung, karena bacokan senjata tajam.

Sesudah dikerjakan olah TKP serta menghimpun info saksi, polisi langsung lakukan perburuan pada aktor. "Awalannya kami amankan 15 orang. Sesudah dikerjakan interogasi mengerucut jadi delapan aktor," tegasnya.

Pada polisi ke-8 remaja mengaku sudah berencana tindakan tawuran dengan kampung samping. "Mereka telah janjian malam itu untuk tawuran. Senjata tajam juga disediakan," tuturnya.

Korban yang waktu itu tengah ada di warung kopi ingin tahu serta berupaya mendekati tempat berlangsungnya tawuran. Beberapa aktor yang lihat korban, menyangka ialah musuh mereka.

"Korban tidak sama-sama kenal beberapa aktor serta bukan masyarakat seputar tempat insiden, ia cuma ngopi saja di warung. Waktu simak ada yang tawuran ia mendekati ingin tahu," katanya.

Seterusnya, sekumpulan remaja yang salah kira itu langsung mengincar RAS serta membacok badan korban dengan memakai celurit sampai meregang nyawa.

Baca juga : Jurusan di UNSRAT

"Korban waktu itu tidak dapat menantang kalah jumlahnya. Belum dibawa ke rumah sakit, korban telah wafat," tuturnya.

Celurit yang mereka pakai untuk tawuran bikinan sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan saat petugas lakukan penangkapan di satu diantara rumah aktor ada banyak potong plat yang disangka adalah bahan baku untuk bikin senjata tajam.

"Ada enam celurit yang kita sita dari rumah aktor. Jadi senjata dibikin sendiri, bukan beli. Ukurannya lumayan besar. Keliatannya seringkali mereka lakukan tindakan tawuran," ujarnya.

Saturday, May 4, 2019

HKG 2019, PKK: Tingkatkan Kinerja PKK Selaras dengan Program Pemerintah

Team Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tanjungpinang memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK 2019 ke-47 di Gedung Wanita Tun Fatimah, Senin (8/4/2019).

Pekerjaan ini dikemas dengan beberapa lomba 10 program inti PKK seperti lomba Hatinya PKK, UP2K, Penyuluhan IVA, Skema Asuh Anak serta Remaja dan lomba Pantun.

Baca juga : Jurusan di UPNYK

Pucuk peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 2019 ke 47 ini ambil topik "Naikkan Kapasitas Gerak PKK Sesuai dengan Program Pemerintah", diikuti dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Juwariyah Syahrul yang didampingi oleh Wali Kota Tanjungpinang Syahrul serta Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Menurut Liena Gunawan, sebagai ketua panitia, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2019 ini untuk tingkatkan pandangan seluruh barisan team penggerak PKK, sampai warga dan semua elemen bangsa mengenai kehadiran, program serta pekerjaan PKK.

"Dengan mendayakan serta tingkatkan kesejahteraan keluarga, tingkatkan motivasi serta kesadaran kader serta warga untuk lebih tahu, ingin serta dapat melakukan program-program PKK dan selalu aktif memberi dukungan pekerjaan PKK, hingga bisa mensejahterakan warga lebih baik ," katanya.

Selain itu menurut Ketua Team Penggerak PKK Kota Tanjungpinang, Juwariyah Syahrul menjelaskan jika pada peristiwa ini harus jadi momen menyamai pandangan misi serta visi dan tingkatkan manfaat kapasitas pergerakan PKK dengan bakti serta karya riil dengan lakukan beberapa hal yang positif.

Dan tingkatkan daya kreativitas serta pengembangan dalam peningkatan program-program PKK. Supaya sesuai dengan garis kebijaksanaan program pemerintah yang semuanya harus di raih lewat pengembangan, ide, dan ketekunan.

"Seperti yang terdapat dalam topik jika team penggerak PKK adalah jadi partner kerja pemerintah yang dengan berkelanjutan harus menemani, dan memberi dukungan kebijaksanaan program pemerintah," katanya.

Baca juga : Jurusan di UPNVJ

Wali Kota Syahrul mengapresiasi pekerjaan yang dikerjakan oleh PKK Kota Tanjungpinang. Menurut dia, PKK harus ikut berperan dalam pembangunan wilayah yang diawali dari keluarga.

"PKK sudah teruji keberadaannya, sudah mempunyai tempat tertentu di hati warga, karena itu terus berperan dalam pembangunan wilayah yang diawali dari keluarganya sendiri," katanya.

Syahrul ingin PKK bisa jadi motor penggerak pekerjaan hingga tidak cuma bertemu dengan urusan-urusan harus yang teratur. Dia mengharap PKK bisa jadi inovator dalam memberi mensejahterakan keluarga serta warga sekelilingnya. “Saya mengharap PKK dapat jadi motor penggerak dalam rencana mendatangkan peradaban di tengah warga,” tuturnya.

Wednesday, May 1, 2019

Geledah Rumah Wali Kota Dumai, KPK Sita 2 Koper Berisi Dokumen

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemeriksaan di dalam rumah dinas Wali Kota Dumai, Riau, Jumat (26/2019). Selesai lakukan pemeriksaan, KPK mengambil alih beberapa tanda bukti.

Baca juga : Jurusan di UNLAM

Pemeriksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dumai Zulkipfli AS berjalan sekira dua jam dari jam 15.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Pemeriksaan dikerjakan empat anggota penyidik KPK.

Selesai lakukan pemeriksaan, team anti rasua ini membawa tanda bukti berbentuk dokumen. Tanda bukti itu dibawa dalam dua koper serta satu tas ransel.

Selesai membawa tanda bukti, team KPK tinggalkan tempat tinggal Wali Kota Dumai dengan mobil. Pihak kepolisian lakukan pengawalan KPK.

Sesaat waktu pemeriksaan, Wali Kota Dumai disangka tengah tidak berada di rumah. Sebelum ke rumah dinas, KPK lakukan pemeriksaan di kompleks perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai di Bagan Besar.

Baca juga : Jurusan di UNMUL

Humas KPK Febri Diansyah membetulkan pemeriksaan ia dua tempat. Dari tempat itu diambil alih beberapa dokumen berkaitan project serta biaya.

"Untuk info masalah serta tersangkanya, akan dikatakan saat pertemuan wartawan dengan sah sesudah beberapa pekerjaan awal dari team dikerjakan," tuturnya singkat.