Perindo Gunungkidul Latih Warga Gedangsari Buat Kripik Pisang

Partai Perindo Gunungkidul, Daerah Spesial Yogyakarta (DIY) memberi pendampingan serta kursus pembuatan kripik pisang buat masyarakat Desa Ngalang, Gedangsari.

Baca juga: Akreditasi Prodi UG

Ketua Rescue Perindo Gunungkidul Susilo Sugiyarto menjelaskan, masyarakat di Kecamatan Gedangsari tidak asing dengan tanaman pisang. Akan tetapi sampai kini hanya untuk buah serta di jual. "Bermula dari lihat produksi pisang yang melimpah diperlukan usaha memberi nilai lebih pisang dengan ekonomi," tuturnya pada wartawan, Minggu (28/10/2018).

Sekurang-kurangnya 30 ibu-ibu ketertarikan ikuti program pendampingan Partai Perindo. Mereka diajari membuat criping pisang sampai proses pengemasan supaya tampak menarik. "Dengan memberi nilai lebih, sama berarti dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kita bina serta dampingi praktek membuat criping pisang sampai tehnik pengemasan," katanya.

Dalam kursus yang dikerjakan di Dusun Plosodoyong, Desa Ngalang, Gedangsari, Minggu (28/10/2018), hasil olahan pisang langsung dicicipi bersamanya. Sesudah itu criping dikemas serta siapa di jual pada pengepul. "Kita ingin ada usaha riil untuk. jadikan penduduk lebih sejahtera," kata salah satunya Calon legislatif Perindo Daerah Penentuan (dapil) 2 Gunungkidul ini.

Tidak hanya kursus pembuatan criping pisang, Perindo ikut ajak pemuda lakukan tindakan menanam pepaya California yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bibit cabai unggul.

Baca juga: Akreditasi Prodi UMB

Harjito, salah satunya tokoh pemuda ditempat mengakui berterima kasih pada Partai Perindo yang lakukan tindakan riil untuk mendayakan penduduk. Perihal ini akan membawa efek besar untuk tingkatkan kesejahteraan. "Program Perindo bersama dengan Rescue Perindo betul-betul buss dirasa. Ini ialah pengalaman mengagumkan kami memperoleh pendampingan serta kursus dari parpol seperti Perindo," tuturnya.

Khofifah Puji Kinerja Kader PAN Saat Pilgub

Pengurus Dewan Pimpinan Lokasi (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur (Jawa timur) mengadakan koalisi kader dalam Rapat Kerja Lokasi (Rakerwil) di DBL Ajang Surabaya.

Baca juga: Biaya Kuliah POLINEMA - Biaya UKT POLINEMA

Acara itu di hadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur dipilih Jawa timur Khofifah Indar Parawansa, dan beberapa ribu Calon legislatif, Kader serta partisipan PAN se-Jatim, Sabtu 27 Oktober 2018.

Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa memberikan pujian pada usaha keras Kader PAN yang turun langsung ke penduduk untuk memenangi Penentuan Gubernur serta Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa timur waktu lalu.

"Saya masih tetap ingat bagaimana PAN di pimpin Ketua Umum Pak Zul turun langsung ke 38 Kabupaten/Kota saat hampir 20 hari. Riwayat mencatat itu salah satunya aspek terpenting yang memastikan kemenangan Khofifah Emil di Jawa Timur," kata Khofifah mengaku roadshow Zulkifli yang menegur masyarakat Jawa timur di semua Kabupaten/Kota.

Kata Khofifah, sebab riwayat itu jadikan Jawa Timur mempunyai Gubernur wanita pertama

"Mudah-mudahan jalinan baik kami PAN selalu terbangun dengan baik. Ditambah lagi sampai kini Fraksi PAN di DPRD ikut selalu memberi menyumbang sarannya memajukan Jawa Timur," katanya.

Baca juga: Jurusan di UNIMAL

Menyikapi Khofifah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berikan Kampanye Kader PAN itu damai, berteman serta langsung menegur penduduk. "Sama-sama merangkul seperti teletubbies bukan memukul. Bukan bakar bakaran jika itu bukan kelas PAN," tutupnya.

Mendagri: Revolusi Mental Landasan Persatuan Bangsa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir serta mengemukakan pesan dari arti revolusi mental pada Pekerjaan Rembuk Nasional Pergerakan Indonesia Menyatu, Sabtu (27/10/2018) di Hotel Peninsula Manado, Sulawesi Utara. Acara Rembuk Nasional adalah salah satunya serangkaian dari Minggu Kerja Riil (PKN) Revolusi Mental yang berjalan mulai 26-28 Oktober 2018.

Baca juga: Akreditasi Prodi POLNEP

Tjahjo di kesempatan itu mengemukakan pesan kritisnya, “Revolusi mental bukan fokus pada project atau sebatas petunjuk pemerintah, tapi mesti jadi pergerakan sosial penduduk Indonesia”. Tjahjo menjelaskan beberapa perihal perbaikan yang jadi bagaian output dari tiap-tiap program revolusi mental, terutamanya perilaku beberapa perangkat pemerintahan serta penduduk biasanya pada 4 (empat) tahun penerapan Revolusi Mental sudah banyak pergantian.

"Perbaikan itu diantaranya makin sebaiknya service publik, tingkat disiplin ASN serta penduduk, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan, dan makin kokohnya NKRI di dalam terpaan beberapa ideologi dunia," papar Mendagri.

Menteri Tjahjo menyimpan keinginan besar dari tiap-tiap pergerakan revolusi mental agar bisa melembaga, tidak cuma berbentuk resmi. Arti dari revolusi mental mesti menggambarkan mental bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
“Inti dalam pergantian skema fikir, skema sikap serta skema perilaku yang ditujukan dalam revolusi mental,” tegasnya.

Tjahjo menuturkan keadaan faktual bangsa Indonesia yang multikultur menjadi modal basic pembangunan, bukan menjadi kekuatan intimidasi disintegrasi bangsa. Mendagri menyatakan, untuk mencegah serta menangani beberapa masalah yang bisa memecah iris bangsa dibutuhkan satu usaha penanaman nilai-nilai berkebangsaan yang adalah jati diri bangsa bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNTAN

Tidak bosan-bosannya, Tjahjo memperingatkan, memerlukan pergerakan dengan kesadaran yang sama ke arah Indonesia yang menyatu lewat cara jauhi ajaran kedengkian, penyebaran berita bohong, serta rumor SARA sebab hal itu bisa memecah bangsa.

"Spesial untuk beberapa Perangkat Sipil Negara dalam melawan tahun politik Pemilu serentak tahun 2019 jagalah netralitas ASN, naikkan profesionalisme, jadilah agen pergantian dan penerang Revolusi Mental di penduduk," pungkasnya.

Krisis Air Bersih, BPBD Cirebon Salurkan Air Bersih untuk Empat Desa

Tubuh Penanggulangan Musibah Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mengalirkan 16.000 liter air bersih untuk empat desa yang alami krisis air bersih. Beberapa ratus masyarakat empat desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga ikhlas antre untuk memperoleh air bersih sebab telah enam bulan kesusahan memperoleh air bersih.

Baca juga: Jurusan di UNSYIAH

Beberapa ratus masyarakat Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, langsung menggempur kendaraan tangki yang membawa air bersih, Rabu (24/10/2018) pagi. Bahkan juga banyak dari masyarakat yang memakai beberapa jeriken untuk menyimpan air bersih yang semakin banyak.

Dalam pendistribusian air bersih, BPBD Kabupaten Cirebon mengirim 16.000 liter air bersih keempat desa, yaitu Desa Sampiran, Cilukrak, Karanganyar, serta Desa Kreyo. Ke empat desa itu jadi salah satunya titik terparah krisis air bersih. Lebih semenjak empat bulan ini tidak turun hujan sampai menyebabkan sumber serapan serta sungai kering keseluruhan.

Baca juga: Jurusan di UNDIKSHA

Di Kabupaten Cirebon, banyak desa dirundung kekeringan serta krisis air bersih. Masyarakat juga mengharap pertolongan sama teratur diantar sampai musim hujan hadir. Sumiyah, masyarakat Desa Sampiran mengakui, begitu terbantu karenanya ada kiriman air bersih untuk kepentingan keseharian, seperti mandi, membersihkan sampai masak. “Sebelumnya masyarakat mesti beli air untuk keseharian serta meniti jarak yang jauh untuk membersihkan,” tuturnya.

OTT Bupati Cirebon, Emil Minta Kepala Daerah Buang Niat Cari Kekayaan

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperingatkan semua kepala daerah, termasuk juga semua perangkat sipil negara (ASN) di Jawa barat tidak bermain-main kembali di lokasi jujur dan berkarakter kuat serta mesti mempunyai kemauan untuk melayani penduduk.

"Janganlah ada kemauan mencari kekayaan. Jika ada kemauan itu, tentu tetap ada strategi," tegas Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Akreditasi Prodi POLINELA

Emil juga mengakui prihatin atas penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 24 Oktober 2018 malam. Keprihatinan Emil itu makin dalam sebab cuma dalam rentang waktu satu minggu, dua kepala daerah di Jawa barat bernasib sama.

Didapati, tidak hanya Bupati Cirebon, KPK ikut tangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin berkaitan project Meikarta, minggu kemarin. "Saya prihatin pada masalah tadi malam. Dalam tempo rentang satu minggu, ada dua kepala daerah di Jawa Barat tertangkap KPK serta ini ialah satu pelajaran," papar Emil.

Lebih jauh Emil menjelaskan, pasca-OTT Bupati Cirebon, pihaknya akan selekasnya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), supaya kelangsungan pemerintahan serta service penduduk di Kabupaten Cirebon tidak terhalang. "Lusa harusnya ada ketetapan agar pembangunan serta service disana tidak terhalang," tuturnya.

Baca juga: Akreditasi Prodi POLSRI

Walau mengakui prihatin, Emil mengapresiasi KPK dalam penegakkan hukum. Emil juga menggerakkan KPK untuk selalu menegakkan hukum dengan tegas serta adil pada beberapa pihak yang melanggar hukum. "Mulai saat ini modus-modus hentikan. Kita konsentrasi kerja saja, agar tidak ada kembali permasalahan di Jawa barat. Saya mengharap kita maju bersama dengan pemimpin yang miliki jujur dan berkarakter kuat," pungkasnya.

BPBD Kota Denpasar Gencar Lakukan Sosialisasi Mitigasi Bencana

Pemkot Denpasar lewat Tubuh Penanggulangan Musibah Daerah (BPBD) santer mengadakan publikasi mitigasi musibah. Pekerjaan itu mengarah semua susunan penduduk untuk memberi edukasi mengenai kebencanaan. Karena, musibah dapat hadir setiap saat, hingga penduduk bisa lebih siaga serta ambil langkah pas bila berlangsung musibah untuk meminimalkan kekuatan resiko.

Baca juga: Jurusan di UTU

Kepala BPBD Kota Denpasar IB Joni Ariwibawa didampingi Sekretaris BPBD Kota Denpasar Rhicardus Ardhi Ganggas menjelaskan, Denpasar menjadi pusat kota mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dengan bermacam aktivitasnya. Menjadi salah satunya daerah yang dekat dengan zone cincin api pasti potensi mitigasi musibah mesti selalu disosialisasikan dengan optimal.

"Musibah dapat hadir setiap saat, semua daerah mempunyai kerawanan sendiri, ditambah lagi daerah yang yang dilewati cincin api. Semua pihak mesti siaga serta mengerti yang namanya mitigasi musibah, hingga kalau kelak berlangsung musibah, resiko terburuknya bisa diminimalkan," tuturnya, dalam info tercatat yang di terima SINDOnews, Selasa (23/10/2018).

Karena itu, lanjut Joni, BPBD Kota Denpasat selalu melakukan publikasi mengenai mitigasi musibah dengan mengarah semua komponen penduduk sampai sangat bawah. Dari mulai pusat pemerintahan, perkantoran, hotel, restaurant, rumah sakit, sekolah, sarana publik, sampai linmas serta pecalang menjadi ujung tombak publikasi di tingkat desa/kelurahan.

"Mitigas musibah mesti dimengerti semua penduduk, serta semua komponen sampai yang terbawah mesti pundak membahu sama-sama memberikan pengetahuan mengenai Mitigasi Musibah," tuturnya.

Baca juga: Jurusan di UNSAM

Mengenai pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu publikasi perlakuan musibah buat pecalang serta linmas, edukasi awal mitigasi musibah pada siswa TK/PAUD, simulasi musibah dengan mengarah Sekolah, sarana umum dan tempat strategis dengan jumlahnya himpunan penduduk yang banyak. Pekerjaan itu dikemas mulai lewat cara mematikan api, langkah selamatkan diri waktu berlangsung gempa serta tsunami, dan aspek-aspek terpenting mitigasi musibah yang lain.

"Kita di BPBD Kota Denpasar telah sejak dahulu santer memberi edukasi mitigasi musibah atau beberapa cara untuk meminimalkan resiko waktu terjadinya musibah. Perihal lainnya yang ikut disosialisasikan yaitu tata langkah menangani hewan liar, dan masalah lainnya yang beresiko," tuturnya.

Manfaatkan Investasi Asing untuk Swasembada Pangan

Sampai tujuan swasembada pangan masih tetap jadi pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan Indonesia, saat taktik swasembada semakin banyak berbentuk politik daripada ekonomi. Perihal ini telah berjalan semenjak jaman Belanda, bahkan juga konon Amangkurat I ikut lakukan taktik sama.

Demikian pengakuan Prof Parulian Hutagaol Guru Besar FEM IPB yang didampingi oleh Dr Dahril dari Pusat analisis Resolusi Perseteruan serta Pemberdayaan IPB pada wartawan di Universitas IPB Branangsiang Bogor, Selasa (23/10/2018). Menurut dia telah saatnya Indonesia mengkoreksi kebijaksanaan swasembada menjadi motor perolehan kesuksesan pangan nasional.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNM

“Indikator swasembada itu kan jumlahnya produksi domestik yang dapat penuhi keperluan mengkonsumsi nasional. Ini bahaya loh untuk ketahanan pangan nasional di hari esok,” jelas Parulian.

Selanjutnya Dia menjelaskan, sebaiknya Indonesia dapat mengikuti Thailand atau Vietnam. Negara itu tidak memakai taktik swasembada untuk memenuhi keperluan pangan nasionalnya. Mereka picu produksi beras sekaligus juga bangun komoditas pangan favorit yang lain, hingga masyakarat memiliki pilihan bahan pangan inti.

Kedatangan perusahaan asing yang ada pula didayagunakan. Perkembangan tehnologi yang umumnya dipunyai perusahaan multinasional, justru diberdayakan untuk didorong menghasilkan komoditas favorit berkapasitas saing. “Akhirnya negara mereka dapat menguber ketinggalan di lokasi Asia Tenggara. Bahkan juga sekarang exportir besar ke negara lainnya, termasuk juga Indonesia,” katanya.

Indonesia ditambahkan Parulian, semestinya dapat lakukan perihal yang sama. Beberapa perusahaan benih multinasional agrikultur berbasiskan sains serta penelitian sudah lama masuk di Indonesia.

“Sekarang tinggal pemerintah yang semestinya menggerakkan industri yang ada untuk lebih produktif membuat benih-benih yang spesifik tempat tidak selalu benih global untuk ditanam petani. Bila itu dikerjakan, kita tidak cuma dapat penuhi keperluan pangan nasional, tapi justru exportir produk pangan,” tuturnya optimistis.

Baca juga: Akreditasi Prodi POLIMDO

Bagaimana dengan industri benih dalam negeriagar jadi tuan di negeri sendiri? “Kawal industri benih dalam negeri menjadi kuat hingga produktif ikut membuat komoditas pangan yang marketable baik di pasar domestik ataupun mancanegara, hingga hasil produksi yang dibuat petani kita telah sesuai dengan keinginan global,” sambungnya.

Dalam peluang terpisah, Direktur Eksekutif Nada Petani Institute Tony Setiawan mengatakan, telah sepantasnya kegaduhan permasalahan pangan nasional selekasnya disudahi. Menjadi negara agraris yang sempat memperoleh penghargaan dunia mengenai pangan di tahun 1984, rasa-rasanya tidak patut kembali Indonesia terantuk permasalahan pangan yang biasa dihadapi beberapa negara miskin, ditambah lagi sekarang ini telah jadi salah satunya negara anggota G20.

Bawaslu Tolak Gugatan OSO Terkait Caleg DPD

Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) menampik tuntutan Ketua DPD Oesman Sapta Odang berkaitan penentuan Rincian Calon legislatif Masih (DCT) anggota DPD.

Awal mulanya, OSO menuntut KPU ke Bawaslu karena namanya tidak dimasukkan dalam DCT anggota DPD. Ketua Majelis Hakim yang ikut Ketua Bawaslu Abhan akan memutuskan menampik permintaan pemohon (OSO) untuk semuanya. Putusan itu dibacakan pada (11/11) di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Baca juga: Jurusan di UNSIKA

Abhan menjelaskan, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 laku semenjak dibacakan pada 23 Juli 2018. Putusan berkaitan larangan buat pengurus partai politik jadi anggota DPD serta keharusan pengurus partai politik mengundurkan diri bila maju jadi calon DPD.

"Putusan MK berbentuk final serta mengikat dan berkekuatan hukum masih. Putusan itu laku semenjak dibacakan," katanya di Gedung Bawaslu Jakarta.

Memurutnya, siapa saja yang jadi calon DPD di pemilu 2019 mesti mengundurkan diri dari pengurus partai politik. Putusan itu mesti dipatuhi tiada mengistimewakan satu pihak mana saja.

"Calon anggota DPD pada Pemilu 2019 bukan adalah pengurus parpol serta bersedia mengundurkan diri dari parpol. Hal tersebut sesuai dengan keterwakilan DPD yang mempunyai keunikan serta ciri-ciri sendiri serta mandiri hingga bersih dari kebutuhan grup atau masalah partai politik," katanya.

Abhan mengemukakan Majelis Hakim memandang putusan MK keluar pada tingkatan pendaftaran calon belumlah tuntas sebab belumlah sampai tingkatan penentuan DCT. Menurut dia, dari pendaftaran sampai penentuan DCT adalah satu serangkaian yang tidak terpisahkan hingga status bacaleg masih tetap dapat beralih oleh keadaan spesifik.

"Jadi, masih tetap ada keadaan spesifik yang mengakibatkan status seseorang beralih termasuk juga timbulnya ketentuan baru berdasar pada putusan pengadilan yang laku mengikat. Sebab waktu pendaftaran belum juga sampai step akhir yakni penentuan DCT," tuturnya.

Ia menjelaskan, penerbitan Ketentuan KPU 26/2018 mengenai Penyalonan DPD menjadi tindak lanjut putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 oleh KPU adalah aksi yang sama dengan ketentuan yang laku. Menurut Bawaslu, telah pas KPU masukkan ketetapan larangan pengurus partai politik jadi calon DPD ke PKPU 26.

Baca juga: Jurusan di UBAYA

"Menimbang jika putusan MK yang dibacakan 23 Juli 2018 dimana peoses penyalonan DPD masih tetap berjalan serta ketentuan PKPU 26/2018 mengenai penyalonan peserta pemilu akan anggota DPD sudah diundangkan 19 Agustus 2018 hingga kedua-duanya resmi serta mengikat serta laku prospektif. Oleh karenanya kebijaksanaan penyelenggara pemilu menerbitkan PKPU adalah aksi hukum yang resmi berdasar pada tata ketentuan undang undang," katanya.

Selain itu, team kuasa hukum OSO, Herman Kadir mengatakan kekecewaanya dengan putusan majelis hakim. Ia memandang putusan itu tidak memperhitungkan saksi pakar serta bukti yang sudah didatangkan.

"Kita akan ajukan tuntutan ke PTUN menjadi aksi hukum setelah itu. Menurut Undang-Undang kita dapat ke PTUN," katanya.

Lagi, Para Tokoh Pesantren Jabar Dukung Jokowi-Ma'ruf

Dukungan buat Jokowi –Ma’ruf Amin pada Pemilihan presiden 2019 selalu mengalir. Ini hari rombongan beberapa tokoh pesantren Jawa Barat hadir ke Rumah Masukan, Jalan Proklamasi 46 Jakarta, mengatakan kesiapannya memenangi pasangan capres-cawapres nomer urut 1.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNIMA

Pada Direktur Relawan Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq, pimpinan rombongan, KH Abun Bunyamin, mengakatakan beberapa tokoh pesantren di Jawa Barat setuju untuk mengantar Jokowi kembali pimpin Indonesia.

Menurutnya, sekarang ini kapasitas pemerintah begitu baik hingga Jokowi mesti di dukung supaya pimpin Indonesia dua periode. Selai n itu, Jokowi sangat perduli pada pesantren, diantaranya dengan ditetapkannya 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasioal, pada tahun 2015.

Dia mengharap, ke depan pemerintahan Jokowi dapat mendayakan pesantren. “Kami ingin pesantren jadikan seperti laboratorium yang akan melahirkan santri sekaligus juga entrepreneur serta tokoh yang sebarkan ajaran agama Islam yang damai,” kata KH Abun Bunyamin yang ikut pimpinan Pondok Pesantren Al Mujahirin, Purwakarta, Jawa Barat.

Menanggapi keinginan itu, Maman Imanulhaq menjelaskan, pemerintahan Jokowi memang miliki misi untuk meningkatkan kewirausahaan di pesantren. Dia ikut menyebutkan, ketetapan pemerintah bangun Kampus Islam Internasional di Depok, Jawa Barat, ikut adalah bentuk kepedulian Jokowi pada generasi muda muslim.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNSRAT

“Di kampus itu akan tercipta santri yang miliki wacana global serta miliki pengembangan di bagian kewirausahaan,” tutur ia.

Yang tidak kalah terpenting, lebih Maman, semua partai pengusung Jokowi memberi dukungan Perancangan Undang – undang (RUU) mengenai Pesantren serta Pendidikan Keagamaan, yang selekasnya dibicarakan di DPR, disahkan jadi Undang –undang.

Soekarwo Targetkan Kondisi Sumenep Pulih Dalam Tiga Minggu

Gubernur Jawa timur Soekarwo membidik dalam tiga minggu ke depan, kondisi di Sumenep akan kembali sembuh saat gempa dengan kemampuan magnitudo 6,4 SR. Orang nomer satu di Jawa timur itu telah kirim team medis yang akan menjaga beberapa korban yang alami luka-luka pada gempa yang berlangsung pada Kamis (11/10/2018) jam 01.57 WIB.

Baca juga: Jurusan di UKSW

Team medis ini terbagi dalam dokter ortopedi serta dokter bedah. Tenaga medis ini datang dari RSUD Dr Soetomo. Beberapa tenaga medis ini akan mengatasi korban luka-luka tidak di dalam rumah sakit ditempat, tetapi di tenda musibah. Pihaknya juga mempersiapkan rumah sakit tenda.

“Kami harap dalam tiga minggu telah sembuh kembali. Ditambah lagi tidak ada infrastruktur penting yang mengganggu perekonomian masyarakat,” tutur Soekarwo setibanya dari mengevaluasi tempat gempa di Sumenep di kantor Gubernur Jawa timur Jalan Pahlawan, Kamis (11/10/2018).

Pemprov Jawa timur juga kirim pertolongan logistik ke tempat korban gempa. Tidak cuma itu, Soekarwo akan selekasnya bangun kembali rumah masyarakat yang rusak karena gempa itu. Rumah itu akan dibuat demikian rupa supaya bisa tahan pada gempa.

“Rumah yang akan kami bangun bukan rumah tahan gempa, tetapi konstruksinya akan mempertimbangkan ketahanan pada gempa,” tutur Soekarwo.

Baca juga: Jurusan di PNB

Ia mengemukakan, efek gempa bumi dari titik Situbondo ini memunculkan korban sekitar 27 orang. Tiga salah satunya wafat. Daerah yang terparah terserang efek gempa bumi ialah di Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.

Di Kecamatan ini diketemukan 100 rumah rusak mudah, 80 rumah rusak tengah, serta 30 rumah rusak berat. “Sementara di Kecamatan Nunggunung ada 36 rumah rusak," pungkasnya.

Pertimbangkan Pindahkan Kedubes, Palestina Kecam Australia

Delegasi Otoritas Palestina untuk Australia mencela pengumuman Perdana Menteri Australia yang mengatakan akan memperhitungkan untuk mengalihkan kedutaan besar negaranya ke Yerusalem. Menurut delegasi Otoritas Palestina pengumuman itu "begitu mengganggu."

Ditambahkan oleh delegasi Otoritas Palestina jika pengumuman itu akan menggerakkan usaha Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengawali kembali perundingan perdamaian lewat cara tinggalkan rumor Yerusalem serta pengungsi di luar meja perundingan.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNUD
“Keuntungan politik periode pendek yang bisa didapat dengan mengalihkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tentunya akan ditaklukkan oleh kerugian baik buat posisi internasional Australia serta dalam hubungan dengan beberapa negara Arab serta beberapa negara sebagian besar Muslim serta komune internasional dengan lebih luas,” kata delegasi Otoritas Palestina seperti diambil dari Times of Israel, Selasa (16/10/2018).

Dalam satu pengakuan, dia menekan Canberra untuk waspada serta bijaksana pada permasalahan status akhir yang sensitif ini serta untuk dengan serius memperhitungkan konsekuensi dari langkah seperti itu.

Selain itu diplomat top Palestina di Australia, Izzat Salah Abudulhadi, dilaporkan membuat pertemuan dengan perwakilan dari 12 negara Timur Tengah untuk mengulas perubahan paling akhir.

Seperti diberitakan awal mulanya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya buka peluang untuk mengalihkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Baca juga: Akreditasi Prodi PNB
Morrison mengakui saran itu hadir dari bekas Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma. Sharma ialah salah satunya calon dari Partai Liberal Konservatif Morrison dalam pemilu celah yang terpenting di lokasi Wentworth, Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.

Saat pemerintah memaksa bekas Perdana Menteri Malcolm Turnbull lengser, dia mundur dari Parlemen. Bila Sharma tidak dipilih menjadi anggota parlemen yang baru untuk Wentworth, pemerintahan Morrison akan kehilangan sebagian besar kursil tunggal di parlemen.

PWI Simalungun dan PT JAPFA Jalin Kerja Sama Lestarikan Danau Toba

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Simalungun serta PT JAPFA Comfeed Indonesia setuju bekerja bersama serta bangun prinsip mengawasi kelestarian serta nama baik Danau Toba menjadi tujuan pariwisata nasional.

Dalam pertemuan PT JAPFA serta PWI Simalungun di Wisma Millenia Jakarta, Senin (1/10/2018) dibicarakan beberapa pekerjaan yang akab dikerjakan untuk pelestarian Danau Toba.

Baca juga: Jurusan di UNJA

Pertemuan itu di hadiri Direktur Corporate Afairs Rachmat Indrajaya; Head of Govermment Relation Fitri Nursanti Poernomo; Corporate Affair Andhi Trapsilo; Corporate Communication Supervisor Gita Alina; serta staf komunikasi Nabila Riyas Putri. Lalu ada Ketua PWI Simalungun Efendi Damanil didampingi beberapa pengurus Waristl Hasuna Damanik serta Larham Simaremare mengemukakan beberapa program kerja sama pelestarian Danau Toba.

Diantara program yang dikatakan diantaranya pelaksanaan kampanye perduli mengawasi kelestarian Danau Toba yang dirangkai dengan pekerjaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Berlayar aman di Danau Toba serta beberapa pekerjaan promo serta pelestarian Danau Toba menjadi sumber penghidupan penduduk.

Direktur Corporate Afair PT JAPFA Rachmat Indrajaya memberi dukungan kerja sama juga dengan PWI Simalungun yang sampai kini sudah jadi partner perusahaan.

Baca juga: Jurusan di UNIB

"Saya begitu memberi dukungan kerja sama PT Japfa dengan PWI Simalungun yang sampai kini memang tersambung baik. Khususnnya tentang pelestarian di lokasi Danau Toba," ucap Rachmat.

Rachmat menjelaskan, PT Japfa lewat anak perusahaan PT Suri Tani Pamuka (STP) yang beroperasi di sektor usaha budidaya ikan nila kualitas eksport di lokasi Danau Toba masih memiliki komitmen perduli pelestarian serta penambahan kesejahteraan penduduk.

Ini Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap hingga Akhir 2018

Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta perpanjang kebijaksanaan pelebaran ganjil-genap di ruas Ibu Kota Jakarta mulai 15 Oktober sampai 31 Desember 2018 yang akan datang. Buat Anda pemakai mobil pribadi harus tahu ruas jalan manakah saja yang diresmikan kebijaksanaan itu.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNDIKSHA

Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menjelaskan, kebijaksanaan itu dibagi dalam dua session yaitu jam 06.00-10.00 WIB serta 16.00-20.00 WIB. Kebijaksanaan ini tidak akan laku pada Sabtu, Minggu, ataupun hari libur nasional.

"Kebijaksanaan ini diresmikan sebab lihat pelajari positif dari ganjil genap acara Asian Games serta Asian Beberapa Games," katanya pada Sabtu (13/10/2018).

Tersebut ruas jalan yang akan diresmikan skema ganjil genap mulai Senin, 15 Oktober 2018 yang akan datang;

Baca juga: Akreditasi Prodi UNRAM

1. Jalan Medan Merdeka Barat.
2. Jalan M.H. Thamrin.
3. Jalan Jendral Sudirman.
4. Beberapa Jalan Jendral S. Parman (dari mulai Jalan Simpang Tomang Raya s/d simpang Jalan KS. Tubun).
5. Jalan Gatot Subroto.
6. Jalan H.R. Rasuna Said.
7. Jalan Jendral M.T. Haryono.
8. Jalan Jendral D.I. Panjaitan.
9. Jalan Jendral Ahmad Yani.

Bank Indonesia: Ekonomi RI Masih Tahap Perbaikan Yang 'Soft'

Sampai Juni 2018, Bank Indonesia (BI) lihat perkembangan ekonomi Indonesia masih juga dalam babak perbaikan yang lemah disaksikan dari perkembangan mengkonsumsi yang ada dibawah 5%.

Baca juga: Jurusan di GUNDAR

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjelaskan walau mengkonsumsi masih tetap dibawah 5%, perkembangan investasi cukuplah menolong ekonomi Indonesia, terpenting di bidang infrastruktur.

"Ekonomi masih tetap di trend yang recovery, jika BI membuat prediksi awal tahun 5,1%-5,5% untuk 2018, saat ini masih tetap di level 5,1%-5,2% untuk peluang perkembangan tahun ini," kata Mirza, Selasa (3/7).

Perihal ini yang memicu jika perkembangan ekonomi Indonesia masih juga dalam tingkatan perbaikan yang 'soft'.

Dalam anggapan perkembangan ekonomi Indonesia, BI memprediksi perkembangan ekonomi ada di rata-rata 5,1%-5,5%. Selain itu, pemerintah memprediksi perkembangan ekonomi Indonesia di level 5,4%.

Awal mulanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi perkembangan ekonomi pada kuartal II/2018 sebesar 5,2%. Perihal ini berdasar pada laju keinginan serta supply.

Menurut dia, dari bagian mengkonsumsi, ada aspek musim libur Lebaran yang bila dibanding dengan kuartal I/2018 cuma 49,5% akan bertumbuh diatas 5%. Tidak cuma itu, dari bagian investasi, import telah terdaftar meluncur sebesar 8% dari periode awal mulanya 7,9%. Export juga demikian, dari 9% telah bertambah diatas 12%.

Baca juga: Jurusan di UMB

"Di lebih berbelanja pemerintah sampai Mei sebesar Rp779,51 triliun atau bertambah 7,85% dibanding dengan Mei tahun lantas, jadi kita harap perkembangan ekonomi mendekati 5,2%," tuturnya, Senin (25/6/2018).

Selain itu, dari bagian supply atau penerimaan pajak keseluruhnya bidang ikut tumbuh positif. Terpenting enam bidang favorit yaitu industri pemrosesan tumbuh 30,0%, perdagangan, 21,2%, pertambangan 7,3%, konstruksi serta real estat 6,5%, transportasi serta gudang 3,8%, pertanian 2,0%.

DPRD Minta Pembangunan Dua Kelurahan di Jakbar Dipercepat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta minta pembebasan tempat serta pembangunan dua Kelurahan di Tambora, Jakarta Barat dipercepat. Mereka lalu mengkritik pembebasan tempat yang mangkrak.

Baca juga: Akreditasi Prodi ITB

Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dia memandang, tidak seharusnya biaya untuk pembebasan tempat dimatikan. Mengingat dengan keperluan dua kantor itu mesti dibuat, lebih biaya pembebasan tempat disuruh oleh SKPD di tahun awal mulanya.

DPRD DKI sendiri menampik dimatikan biaya itu. Mereka masih minta supaya Pemkot Jakarta Barat masih mencari tempat untuk pembebasan tempat, karenanya Pras minta supaya Pemkot Jakarta Barat serius dalam penelusuran tempat.

"Saya tidak ingin dengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, diberi uang untuk bangun (kantor) lurah disebut tidak dapat," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Pria yang biasa dipanggil Pras ini lihat jika biaya itu ditutup akan memengaruhi penyerapan biaya DKI. Karenanya dianya minta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tindak tegas pada pegawai yang tidak becus.

Baca juga: Akreditasi Prodi ATMI

Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi menjelaskan masih tetap mengkaji permasalahan ini. Rustam tidak tahu dengan cara langsung permasalahan ini, karena dianya baru menjabat wali kota pada Juli 2018 kemarin. Hingga permasalahan ini belumlah mendalam.

Karenanya, pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas di bekas waktu yang ada. Pencairan tempat akan dikerjakan, karena sepengetahuannya ada banyak tempat yang disiapkan untuk pembangunan ini. Tempat itu masih juga dalam step negosiasi.

UFC Jatuhkan Dua Hukuman buat McGregor

 Seperti peribahasa, telah jatuh tertimpa tangga. Demikianlah nasib yang sekarang menerpa Conor McGregor. Ini terkait dengan pertempuran UFC 299 yang barusan ditempuh menantang Khabib Nurmagomedov di T-Mobile Ajang, Octagon, Las Vegas, Minggu (7/10).

Baca juga: Jurusan di MARANTHA

McGregor tidak cuma tidak berhasil merampas sabuk juara kelas mudah punya Khabib Nurmagomedov pada pertempuran UFC 299. Petarung asal Irlandia itu harus juga terima fakta pahit saat UFC menjatuhkan hukuman berbentuk larangan berlaga.

Diambil dari Businessinsider, Rabu (10/10/2018), Ultimate Fighting Championship (UFC) sah menjatuhkan hukuman dengan tidak memberi izin bertanding pada McGregor saat sebulan setidaknya sampai 6 November 2018. Diluar itu, petarung yang sempat ditaklukkan Floyd Mayweather Jr itu ikut tidak diijinkan untuk tidak lakukan kursus ataupun sparring sampai 28 Oktober.

Baca juga: Jurusan di UPNVY

Hukuman yang di terima McGregor bisa jadi berjalan dalam kurun waktu yang lama mengingat Komisi Atletik Nevada didapati tengah buka penyidikan berkaitan perkelahian massal sesudah pertempuran. Singkat kata, gagasan McGregor untuk buka komunikasi berkaitan gagasan pertempuran lagi dengan Khabib Nurmagomedov sangat terpaksa dipending untuk sesaat waktu sampai hukumannya tuntas.

Kasus Ratna Untungkan Prabowo, Hasto: Mana Ada Kebohongan Timbulkan Keuntungan

Penduduk di gemparkan dengan tingkah Aktivis Ratna Sarumpaet yang berbohong sudah dianiaya orang tidak diketahui. Tindakan bohong Ratna juga menipu banyak pihak termasuk juga Calon presiden Prabowo Subianto serta team pendukungnya yang terasa jadi korban tindakan Ratna.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNIPA

Walau demikian, tidak dikit pihak menyebutkan tindakan Ratna malah menguntungkan tim Prabowo. Bahkan juga perihal ini disampaikan oleh beberapa team simpatisan pasangan nomer urut 2 sebab tindakan 'ksatria' Prabowo yang mohon maaf.

Menyikapi perihal ini, Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto tidak ingin mengkaitkan momen itu dengan untung serta rugi.

"Manakah ada kebohongan memunculkan keuntungan politik tidak ada," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Akreditasi Prodi IKJ

Menurut Hasto, keuntungan politik itu cuma dapat diperoleh dari prestasi serta kapasitas. Seperti perihal prestasi diperlihatkan beberapa atlet Asia Games serta atlet Beberapa Asian Games dimana walau berkebutuhan spesial, akan tetapi mereka masih tunjukkan prestasi.

"Dunia politik Indonesia mesti belajar dari nilai-nilai sportifitas dii dunia olah raga," kata Sekjen DPP PDIP ini.

Usai Diperiksa Polda, Amien Rais Janji Akan Blak-blakan

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pastikan akan penuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Rabu 10 Oktober lusa. Amien Rais akan dicheck menjadi saksi dalam masalah hoax Ratna Sarumpaet.

Baca juga: Biaya Kuliah UHO - Biaya UKT UHO

"Sayanya akan tiba di Polda," tutur Amien Rais di Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Ia juga janji akan blak-blakan tentang masalah yang dia anggap telah mengendap lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Blak-blakan itu akan dikatakannya selesai melakukan kontrol di Polda Metro Jaya.

"Saya akan membuat suatu bukti yang Insya Allah akan mengundang perhatian. Yang ini hubungan mengenai penegakan hukum serta korupsi yang telah mengendap lama di KPK, akan saya membuka pelan-pelan," katanya.

Baca juga: Biaya Kuliah UBB - Biaya UKT UBB

Akan tetapi, ia tidak menuturkan bukti apakah yang akan dikatakannya itu. Mengenai pemanggilan Amien Rais pada Rabu 10 Oktober lusa itu sebab yang berkaitan mangkir pada panggilan Jumat 5 Oktober kemarin.

Seminar Diginesia di UMSIDA Tingkatkan E-Commerce Indonesia

Seminar Diginesia di Kampus Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Jawa Timur dipadati tidak kurang dari 250-an peserta dari beberapa fakultas di perguruan tinggi itu, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Akreditasi Prodi UIN SGD

Seminar mendatangkan dua pembicara, yaitu Riezka Rahmatiana pemilik brand Pisang Ijo Jusmine dan Salman Al Farisy, seseorang pegiat digital marketing. Riezka share pengalaman mengenai bagaimana ia mengawali usaha, jatuh bangun yang ia alami sampai sukses membuat brand Pisang Ijo Justmine, satu produk olahan pisang ijo jadi juice.

Sedang Salman, menuturkan perubahan usaha dalam jaringan serta trick pasarkan produk lewat alat internet.

Fajar Muharram, dari Fakultas Tehnik UMSIDA sekaligus juga pionir Seminar Diginesia menuturkan, ada dua tujuan utama seminar, yaitu mahasiswa yang telah miliki usaha serta mahasiswa yang ingin mulai melakukan bisnis.

“Bagi mahasiswa yang telah miliki usaha, seminar ini pasti akan memberikan wacana bagaimana meningkatkan dari bagian pengemasan produk serta pemasaran. Sedang buat mahasiswa yang ingin melakukan bisnis, seminar ini akan memberikan tips tahapan-tahapannnya,” kata Fajar.

Bagaimanakah cara meningkatkan usaha serta memperluas pasar, membuat design produk yang menarik. Beberapa hal berikut menurut Fajar yang begitu mengundang perhatian beberapa mahasiswa yang melakukan bisnis. Mereka begitu ketertarikan ajukan pertanyaan sekitar pemasaran serta mengurus brand agar lebih terkenal.

Baca juga: Akreditasi Prodi UIN JKT

“Seminar usaha seperti ini minimal mendekontruksi kesadaran untuk mencari pekerjaan setamat kuliah. Mahasiswa saat ini setamat kuliah mesti membuat sendiri lapangan pekerjaan,” kata Fajar.

BPBD Adakan 8 Kendaraan Operasional untuk Tangani Karhutla di Kobar

Tubuh Penanggulangan Musibah Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) beli 8 unit kendaraan untuk perlakuan kebakaran rimba serta tempat (karhutla). Delapan kendaraan ini dianggarkan dari dana buat hasil dana reboisasi (DBHDR) APBD Kobar 2018.

Baca juga: Biaya Kuliah POLNES - Biaya UKT POLNES

Kepala BPBD Kobar, Petrus Rindra menyampaikan, yang telah ada di kantor BPBD Kobar ialah mobil slipon 2 unit, mobil tangki supply 3 unit. “Kemudian yang masih juga dalam proses pembuatan yaitu satu unit mobil patroli karhutla, satu unit mobil personil serta logistik (monilog) serta satu unit mobil angkut perlengkapan, serta dua unit drone,” katanya selesai lakukan syukuran berbentuk upacara kebiasaan tampung tawar di halaman kantor BPBD Kobar, Jumat (5/10/2018).

Petrus menyampaikan, mobil tangki mempunyai kemampuan 4.000 liter, mobil slipon cuma 500 liter akan tetapi fungsinya langsung bisa mengisap air di sungai atau parit yang ada airnya. Penyediaan mobil mobil ini untuk lakukan pemadaman karhutla. “Selain itu fungsinya juga untuk menyuplai air bersih ke satu lokasi yang terdampak kekeringan,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Kobar Nurhidayah yang ada dalam syukuran penyediaan mobil menyampaikan, bila dapat mobil mobil ini ditempakan di beberapa kecamatan yang riskan karhutla. Hal itu dikerjakan bila berlangsung karhutla di satu tempat yang jauh dapat bertambah cepat penanganannya.

Baca juga: Biaya Kuliah POLSRI - Biaya UKT POLSRI

“Harapan saya mobil-mobil ini langsung bisa diposkan di kantor kecamatan yang riskan karhutla. Janganlah diposkan di kantor BPBD yang tempatnya di dalam kota Pangkalan Bun. Ini terpenting agar mobil dapat dipakai secara cepat waktu berlangsung karhutla,” tutur Bupati waktu memberi sambutan.

AS Nyatakan Palestina Bukan Negara

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan status Palestina saat ini bukan lagi satu negara. Pengumuman ini dikatakan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, hari Rabu waktu Washington.

Bolton, yang bicara di depan wartawan di ruangan pengarahan Gedung Putih, menyampaikan jika menyangkal status Palestina menjadi negara tidak kontraproduktif saat administrasi Trump menyiapkan gagasan perdamaian Timur Tengah.

Baca juga: Akreditasi Prodi BINUS

"Ini (Palestina) bukan satu negara saat ini. Itu tidak penuhi tes hukum internasional mengenai kenegaraan," tuturnya.

"Itu tidak mengatur batas-batas yang dipastikan. Itu tidak penuhi manfaat normal pemerintahan. Terdapat beberapa argumen kenapa itu bukan satu negara," tutur Bolton, yang diambil dari The Washington Examiner, Kamis (4/10/2018).

"(Palestina) itu dapat jadi satu negara, seperti yang disebutkan presiden, tapi itu memerlukan negosiasi diplomatik dengan Israel serta yang lain," lanjut Bolton.

Organisasi Pembebasan Palestina, yang di pimpin oleh Yasser Arafat, mengumumkan kemerdekaan Palestina pada tahun 1988. Mulai sejak itu, 137 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas pernyataan diplomatik.

Otoritas Palestina sudah kuasai banyak wilayah di Pinggir Barat serta Gaza semenjak Persetujuan Oslo tahun 1994, tapi faksi-faksi yang bertikai—Hamas di Gaza, Fatah di Pinggir Barat—telah menguasai lokasi itu semenjak 2007.

Bolton, yang diketahui sebab pandangan kebijakan luar negerinya yang hawkish, menyampaikan tidak ada yang dengan historis mengagumkan mengenai petinggi AS yang menyangkal jika Palestina ialah satu negara.

Baca juga: Akreditasi Prodi TEL-U

"Mengatakan apakah yang dimaksud negara Palestina mendeskripsikan dengan persis apakah yang terjadi, tempat yang sudah ditempuh pemerintah Amerika Serikat dengan kostum semenjak 1988 saat otoritas Palestina mengatakan diri menjadi Negara Palestina," tuturnya.

"Kami tidak mengenalinya menjadi Negara Palestina, kami sudah dengan berkelanjutan di semua pemerintahan Demokrat serta Republik menentang pernyataan Palestina ke PBB menjadi negara karenanya bukan negara."

Dalam peluang itu, Bolton juga menginformasikan jika AS akan menarik diri dari "protokol opsional" Konvensi Wina mengenai Jalinan Diplomatik. Ketetapan ini diambil menjadi tanggapan masalah yang dibawa oleh Palestina masalah penolakan perpindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Saya menginformasikan jika presiden sudah akan memutus jika Amerika Serikat akan menarik diri dari protokol opsional serta penyelesaian sengketa ke Konvensi Wina mengenai Jalinan Diplomatik," kata Bolton.

"Ini berkaitan dengan masalah yang dibawa oleh apakah yang dimaksud negara Palestina, menyebutkan Amerika Serikat menjadi terdakwa, melawan langkah kami (mengalihkan) kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem," tutur Bolton.

BKD Sulut Pastikan Belum Ada Penerimaan CPNS

Tubuh Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan, bila sekarang ini pihaknya belumlah menginformasikan waktu pendaftaran CPNS 2018 sebab masih tetap menanti ketetapan pemerintah pusat.

Begitupun Kepala Tubuh Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh lewat Kepala Bagian Rencana serta Pendayagunaan Aparatur, Olivia Theodore awal mulanya sudah sempat menuturkan belumlah ada info baru yang mereka terima dari Kemen-PAN RB.

Baca juga: Biaya Kuliah ATMI

Walau demikian, Olivia menjelaskan, Pemprov Sulut sudah mengirim konstruksi jabatan CPNS 2018 ke Kemen-PAN RB. "Kami sudah menyarankan kuota sekitar 794 CPNS ke pusat yang terbagi dalam konstruksi tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga tehnis yang diperlukan di Sulut," katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Kotamobagu dalam Rapat Pengaturan (Rakor) Validasi Data Saran Konstruksi CPNS tahun 2018, menyarankan konstruksi CPNS yang diusulan masih tetap didominasi tenaga guru serta kesehatan.

"Pada penerimaan tahun ini kita menyarankan sekitar 851 konstruksi CPNS, terbagi dalam 500 untuk konstruksi guru, 301 tenaga kesehatan, serta bekasnya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi perihal ini masih tetap menanti berapakah jumlahnya yang di setujui oleh pemerintah pusat," kata Kepala Tubuh Kepegawaian, Pendidikan serta Kursus (BKPP) Kota Kotambagu Sahaya Mokoginta.

Validasi data yang diusulkan dalam rencana penerimaan CPNS supaya saran yang diserahkan betul-betul prioritas, terutamanya terlalu fokus pada tenaga kesehatan, pendidikan serta pembangunan infrastruktur. "Serta akhirnya akan diputuskan menjadi konstruksi keperluan buat kabupaten serta kota," katanya.

Baca juga: Biaya Kuliah UPR - Biaya UKT UPR

Sedang Pemkot Bitung menyarankan 722 CPNS berdasar pada format yang disuruh Kemenpan-RB. Pemerintah Kota Manado menyarankan 423 konstruksi. Pemkab Minahasa menyarankan 204 konstruksi CPNS. Saran itu cuma konstruksi tenaga pendidik serta kesehatan lewat jalan umum.

Sesaat untuk Pemkab Minahasa Tenggara (Partner), menyarankan 425 konstruksi konsentrasi pada tiga bagian yaitu pendidikan, kesehatan serta tehnis.