KPK: Tidak Ada yang Perlu Dikhawatirkan Jika Tidak Lakukan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tidak ada yang butuh di kuatirkan bila satu pihak tidak lakukan tindak pidana korupsi (TPK). Perihal ini menyentuh berkaitan pendapat penganiayaan pada dua pegawai KPK dalam menjalankan pekerjaannya pada Minggu 3 Februari 2019.

Baca juga : Jurusan di UNILA

"Tak perlu yang ada di kuatirkan ya jika memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan serta lakukan tindak pidana korupsi, seharusnya tidak butuh cemas. Sebab KPK cuma akan mengolah beberapa orang atau pejabat-pejabat yang betul-betul lakukan TPK," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (4/2/2019)

Febri menuturkan KPK akan melalukan aksi sama dengan bukti yang sudah diketemukan. Jadi, kata Febri, pemerintah dearah tidak butuh cemas bila tidak lakukan tindak pidana korupsi (TPK).

"Saat menjalankan serta berencana biaya itu dengan benar, tidak ada suap disana, tidak ada penyimpangan, tidak ada TPK, tentu KPK tidak akan mengolah hal itu," jelas Febri.

"Perihal yang KPK kerjakan ialah saat kami mendapatkan info dari penduduk, contohnya, KPK butuh kerjakan cross cek. Mengapa butuh dikerjakan? Untuk pastikan benarkah berlangsung TPK atau tidak berlangsung TPK. Nah proses itu yang butuh kami kerjakan saat mendapatkan info dari penduduk," sambungnya.

Baca juga : Jurusan di UNJA

Oleh karena itu, lanjut Febri, tidak ada yang butuh di kuatirkan malah proses pembangunan butuh ditingkatkan. Spesial untuk Papua, KPK begitu memberi dukungan pembangunan dikerjakan di Papua supaya penduduk di Papua memperoleh faedah dari anggaraan yang ada.

"Tetapi ingat jika ada korupsi dalam proses pembangunan itu jadi yang dirugikan ialah penduduk. Oleh oleh karena itu, kami yakin sekali penduduk di daerah akan dirugikan jika ada TPK. Oleh karena itu pemberantasan korupsi jadi concern kita bersamanya. Jadi tidak butuh cemas jika tidak ada tindak pidana korupsi yang dikerjakan di daerah," katanya.