Delegasi Otoritas Palestina untuk Australia mencela pengumuman Perdana Menteri Australia yang mengatakan akan memperhitungkan untuk mengalihkan kedutaan besar negaranya ke Yerusalem. Menurut delegasi Otoritas Palestina pengumuman itu "begitu mengganggu."
Ditambahkan oleh delegasi Otoritas Palestina jika pengumuman itu akan menggerakkan usaha Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengawali kembali perundingan perdamaian lewat cara tinggalkan rumor Yerusalem serta pengungsi di luar meja perundingan.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNUD
“Keuntungan politik periode pendek yang bisa didapat dengan mengalihkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tentunya akan ditaklukkan oleh kerugian baik buat posisi internasional Australia serta dalam hubungan dengan beberapa negara Arab serta beberapa negara sebagian besar Muslim serta komune internasional dengan lebih luas,” kata delegasi Otoritas Palestina seperti diambil dari Times of Israel, Selasa (16/10/2018).
Dalam satu pengakuan, dia menekan Canberra untuk waspada serta bijaksana pada permasalahan status akhir yang sensitif ini serta untuk dengan serius memperhitungkan konsekuensi dari langkah seperti itu.
Selain itu diplomat top Palestina di Australia, Izzat Salah Abudulhadi, dilaporkan membuat pertemuan dengan perwakilan dari 12 negara Timur Tengah untuk mengulas perubahan paling akhir.
Seperti diberitakan awal mulanya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya buka peluang untuk mengalihkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca juga: Akreditasi Prodi PNB
Morrison mengakui saran itu hadir dari bekas Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma. Sharma ialah salah satunya calon dari Partai Liberal Konservatif Morrison dalam pemilu celah yang terpenting di lokasi Wentworth, Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.
Saat pemerintah memaksa bekas Perdana Menteri Malcolm Turnbull lengser, dia mundur dari Parlemen. Bila Sharma tidak dipilih menjadi anggota parlemen yang baru untuk Wentworth, pemerintahan Morrison akan kehilangan sebagian besar kursil tunggal di parlemen.
No comments:
Post a Comment