Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta minta pembebasan tempat serta pembangunan dua Kelurahan di Tambora, Jakarta Barat dipercepat. Mereka lalu mengkritik pembebasan tempat yang mangkrak.
Baca juga: Akreditasi Prodi ITB
Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dia memandang, tidak seharusnya biaya untuk pembebasan tempat dimatikan. Mengingat dengan keperluan dua kantor itu mesti dibuat, lebih biaya pembebasan tempat disuruh oleh SKPD di tahun awal mulanya.
DPRD DKI sendiri menampik dimatikan biaya itu. Mereka masih minta supaya Pemkot Jakarta Barat masih mencari tempat untuk pembebasan tempat, karenanya Pras minta supaya Pemkot Jakarta Barat serius dalam penelusuran tempat.
"Saya tidak ingin dengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, diberi uang untuk bangun (kantor) lurah disebut tidak dapat," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Pria yang biasa dipanggil Pras ini lihat jika biaya itu ditutup akan memengaruhi penyerapan biaya DKI. Karenanya dianya minta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tindak tegas pada pegawai yang tidak becus.
Baca juga: Akreditasi Prodi ATMI
Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi menjelaskan masih tetap mengkaji permasalahan ini. Rustam tidak tahu dengan cara langsung permasalahan ini, karena dianya baru menjabat wali kota pada Juli 2018 kemarin. Hingga permasalahan ini belumlah mendalam.
Karenanya, pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas di bekas waktu yang ada. Pencairan tempat akan dikerjakan, karena sepengetahuannya ada banyak tempat yang disiapkan untuk pembangunan ini. Tempat itu masih juga dalam step negosiasi.
No comments:
Post a Comment