Mendagri Minta Pj Gubernur Kaltim Jalankan Tata Kelola Pemerintahan dengan Baik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan sah melantik Restuardy Daud, Deputi Bagian Pengendalian Infrastruktur Lokasi Perbatasan Tubuh Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Sabtu (22/9/2018). Selesai pelantikan dalam kata sambutannya Tjahjo menyampaikan, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur akan bekerja sampai pelantikan gubernur definitif hasil pilkada dikerjakan. Setelah itu akan ada serah terima jabatan pada penjabat dengan gubernur baru.

"Barusan rekan-rekan wartawan bertanya kapan pelantikan hasil Pemilihan kepala daerah serentak, dapat minggu ini dapat minggu kedepan saya duga ini kewenangannya Setneg dan menanti jadwal yang pas dari Ayah Presiden," kata Tjahjo, di Samarinda, Sabtu (22/9/2018).

Baca juga: Biaya Kuliah UNSRI - Biaya UKT UNSRI

Dalam peluang itu juga, Tjahjo perkataan selamat serta animo pada Awang Faroek Gubernur Kalimantan timur yang sudah dua periode sukses menjalankan pekerjaannya mengemban amanah penduduk Kalimantan timur.

"Kami juga berterima kasih pada almarhum wagub yang sudah mengikuti ayah Awang pimpin Kalimantan timur ini dengan lancar," tuturnya.

Sesaat pada Penjabat Gubernur Kalimantan timur yang baru dilantik, Tjahjo memperingatkan banyak hal. Pertama masalah kestabilan yang disebutnya kunci pintu pemerintahan. Seseorang penjabat kepala daerah mesti pastikan kestabilan daerah itu berjalan dengan baik. Ke-2, pastikan program strategis pemerintah pusat dapat bersamaan dengan program yang menjadi taraf prioritas di Propinsi Kalimantan timur dan kota dan kabupatennya.

"Ini dapat juga berjalan dengan baik. Menjadi pekerjaan penjabat gubernur meskipun singkat dapat besok pekerjaannya, pertama jamin service penduduk ini berjalan dengan baik, tidak ada kekosongan yang berada di Propinsi Kalimantan timur," imbuhnya.

Tjahjo juga memperingatkan supaya Penjabat Gubernur tetap bekerjasama dengan Sekda. Serta masih buka komunikasi dengan jajarannya. Hingga terbentuk kolaborasi. Juga dengan pihak DPRD. Kuncinya pengaturan serta komunikasi.

Hingga jika contohnya ada permasalahan berkaitan biaya, perda atau kebijakan yang lain dapat dituntaskan dengan baik. Tetapi jika contohnya akan ganti petinggi eselon karenanya di butuhkan, harus tetap seizin Mendagri. Tidak lupa, Tjahjo mengapresiasi pemilihan kepala daerah di Kalimantan timur berjalan aman serta damai.

"Ini manfaat tata pemerintahan, siapa saja gubernurnya, siapa saja bupatinya yang dipilih dalam 5 tahun hukumnya tegak lurus mesti patuh dalam rencana melakukan pekerjaan nasional serta daerah. Itu untuk bangun skema tata kelola pusat serta daerah yang mesti makin efisien, efektif, percepat reformasi birokrasi dalam usaha untuk menguatkan otonomi daerah," katanya.

Baca juga: Biaya Kuliah UNM - Biaya UKT UNM

Tjahjo memberikan, sukses satu propinsi, tidak cuma kestabilan tetapi juga perkembangan ekonomi yang mesti bertambah. Dan dapat mendesak angka pengangguran serta kemiskinan. Juga dalam penyerapan biaya mesti dengan optimal.

"Ini dalam usaha untuk tingkatkan percepatan pemeratan pembangunan serta kesejahteran rakyat. Untuk sampai perihal ini kolaborasi konektivitas dengan daerah, dengan semua bagian itu mesti dibuat. Musrembangnya, sertakan perguruan tinggi, sertakan tokoh agama, penduduk serta semua pihak hingga bangun satu alur fikir serta pembangunan yang lebih komperhensif serta integral," katanya.

Tjahjo juga berpesan, Penjabat Gubernur dapat menjalankan manfaat tata kelola pemerintahan dengan baik. Teruskan apakah yang baik yang telah baik. Hingga lebih baik lagi.