Partai Perindo Gunungkidul, Daerah Spesial Yogyakarta (DIY) memberi pendampingan serta kursus pembuatan kripik pisang buat masyarakat Desa Ngalang, Gedangsari.
Baca juga: Akreditasi Prodi UG
Ketua Rescue Perindo Gunungkidul Susilo Sugiyarto menjelaskan, masyarakat di Kecamatan Gedangsari tidak asing dengan tanaman pisang. Akan tetapi sampai kini hanya untuk buah serta di jual. "Bermula dari lihat produksi pisang yang melimpah diperlukan usaha memberi nilai lebih pisang dengan ekonomi," tuturnya pada wartawan, Minggu (28/10/2018).
Sekurang-kurangnya 30 ibu-ibu ketertarikan ikuti program pendampingan Partai Perindo. Mereka diajari membuat criping pisang sampai proses pengemasan supaya tampak menarik. "Dengan memberi nilai lebih, sama berarti dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kita bina serta dampingi praktek membuat criping pisang sampai tehnik pengemasan," katanya.
Dalam kursus yang dikerjakan di Dusun Plosodoyong, Desa Ngalang, Gedangsari, Minggu (28/10/2018), hasil olahan pisang langsung dicicipi bersamanya. Sesudah itu criping dikemas serta siapa di jual pada pengepul. "Kita ingin ada usaha riil untuk. jadikan penduduk lebih sejahtera," kata salah satunya Calon legislatif Perindo Daerah Penentuan (dapil) 2 Gunungkidul ini.
Tidak hanya kursus pembuatan criping pisang, Perindo ikut ajak pemuda lakukan tindakan menanam pepaya California yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bibit cabai unggul.
Baca juga: Akreditasi Prodi UMB
Harjito, salah satunya tokoh pemuda ditempat mengakui berterima kasih pada Partai Perindo yang lakukan tindakan riil untuk mendayakan penduduk. Perihal ini akan membawa efek besar untuk tingkatkan kesejahteraan. "Program Perindo bersama dengan Rescue Perindo betul-betul buss dirasa. Ini ialah pengalaman mengagumkan kami memperoleh pendampingan serta kursus dari parpol seperti Perindo," tuturnya.
Wednesday, October 31, 2018
Monday, October 29, 2018
Khofifah Puji Kinerja Kader PAN Saat Pilgub
Pengurus Dewan Pimpinan Lokasi (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur (Jawa timur) mengadakan koalisi kader dalam Rapat Kerja Lokasi (Rakerwil) di DBL Ajang Surabaya.
Baca juga: Biaya Kuliah POLINEMA - Biaya UKT POLINEMA
Acara itu di hadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur dipilih Jawa timur Khofifah Indar Parawansa, dan beberapa ribu Calon legislatif, Kader serta partisipan PAN se-Jatim, Sabtu 27 Oktober 2018.
Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa memberikan pujian pada usaha keras Kader PAN yang turun langsung ke penduduk untuk memenangi Penentuan Gubernur serta Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa timur waktu lalu.
"Saya masih tetap ingat bagaimana PAN di pimpin Ketua Umum Pak Zul turun langsung ke 38 Kabupaten/Kota saat hampir 20 hari. Riwayat mencatat itu salah satunya aspek terpenting yang memastikan kemenangan Khofifah Emil di Jawa Timur," kata Khofifah mengaku roadshow Zulkifli yang menegur masyarakat Jawa timur di semua Kabupaten/Kota.
Kata Khofifah, sebab riwayat itu jadikan Jawa Timur mempunyai Gubernur wanita pertama
"Mudah-mudahan jalinan baik kami PAN selalu terbangun dengan baik. Ditambah lagi sampai kini Fraksi PAN di DPRD ikut selalu memberi menyumbang sarannya memajukan Jawa Timur," katanya.
Baca juga: Jurusan di UNIMAL
Menyikapi Khofifah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berikan Kampanye Kader PAN itu damai, berteman serta langsung menegur penduduk. "Sama-sama merangkul seperti teletubbies bukan memukul. Bukan bakar bakaran jika itu bukan kelas PAN," tutupnya.
Baca juga: Biaya Kuliah POLINEMA - Biaya UKT POLINEMA
Acara itu di hadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur dipilih Jawa timur Khofifah Indar Parawansa, dan beberapa ribu Calon legislatif, Kader serta partisipan PAN se-Jatim, Sabtu 27 Oktober 2018.
Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa memberikan pujian pada usaha keras Kader PAN yang turun langsung ke penduduk untuk memenangi Penentuan Gubernur serta Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa timur waktu lalu.
"Saya masih tetap ingat bagaimana PAN di pimpin Ketua Umum Pak Zul turun langsung ke 38 Kabupaten/Kota saat hampir 20 hari. Riwayat mencatat itu salah satunya aspek terpenting yang memastikan kemenangan Khofifah Emil di Jawa Timur," kata Khofifah mengaku roadshow Zulkifli yang menegur masyarakat Jawa timur di semua Kabupaten/Kota.
Kata Khofifah, sebab riwayat itu jadikan Jawa Timur mempunyai Gubernur wanita pertama
"Mudah-mudahan jalinan baik kami PAN selalu terbangun dengan baik. Ditambah lagi sampai kini Fraksi PAN di DPRD ikut selalu memberi menyumbang sarannya memajukan Jawa Timur," katanya.
Baca juga: Jurusan di UNIMAL
Menyikapi Khofifah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berikan Kampanye Kader PAN itu damai, berteman serta langsung menegur penduduk. "Sama-sama merangkul seperti teletubbies bukan memukul. Bukan bakar bakaran jika itu bukan kelas PAN," tutupnya.
Sunday, October 28, 2018
Mendagri: Revolusi Mental Landasan Persatuan Bangsa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir serta mengemukakan pesan dari arti revolusi mental pada Pekerjaan Rembuk Nasional Pergerakan Indonesia Menyatu, Sabtu (27/10/2018) di Hotel Peninsula Manado, Sulawesi Utara. Acara Rembuk Nasional adalah salah satunya serangkaian dari Minggu Kerja Riil (PKN) Revolusi Mental yang berjalan mulai 26-28 Oktober 2018.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLNEP
Tjahjo di kesempatan itu mengemukakan pesan kritisnya, “Revolusi mental bukan fokus pada project atau sebatas petunjuk pemerintah, tapi mesti jadi pergerakan sosial penduduk Indonesia”. Tjahjo menjelaskan beberapa perihal perbaikan yang jadi bagaian output dari tiap-tiap program revolusi mental, terutamanya perilaku beberapa perangkat pemerintahan serta penduduk biasanya pada 4 (empat) tahun penerapan Revolusi Mental sudah banyak pergantian.
"Perbaikan itu diantaranya makin sebaiknya service publik, tingkat disiplin ASN serta penduduk, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan, dan makin kokohnya NKRI di dalam terpaan beberapa ideologi dunia," papar Mendagri.
Menteri Tjahjo menyimpan keinginan besar dari tiap-tiap pergerakan revolusi mental agar bisa melembaga, tidak cuma berbentuk resmi. Arti dari revolusi mental mesti menggambarkan mental bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
“Inti dalam pergantian skema fikir, skema sikap serta skema perilaku yang ditujukan dalam revolusi mental,” tegasnya.
Tjahjo menuturkan keadaan faktual bangsa Indonesia yang multikultur menjadi modal basic pembangunan, bukan menjadi kekuatan intimidasi disintegrasi bangsa. Mendagri menyatakan, untuk mencegah serta menangani beberapa masalah yang bisa memecah iris bangsa dibutuhkan satu usaha penanaman nilai-nilai berkebangsaan yang adalah jati diri bangsa bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNTAN
Tidak bosan-bosannya, Tjahjo memperingatkan, memerlukan pergerakan dengan kesadaran yang sama ke arah Indonesia yang menyatu lewat cara jauhi ajaran kedengkian, penyebaran berita bohong, serta rumor SARA sebab hal itu bisa memecah bangsa.
"Spesial untuk beberapa Perangkat Sipil Negara dalam melawan tahun politik Pemilu serentak tahun 2019 jagalah netralitas ASN, naikkan profesionalisme, jadilah agen pergantian dan penerang Revolusi Mental di penduduk," pungkasnya.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLNEP
Tjahjo di kesempatan itu mengemukakan pesan kritisnya, “Revolusi mental bukan fokus pada project atau sebatas petunjuk pemerintah, tapi mesti jadi pergerakan sosial penduduk Indonesia”. Tjahjo menjelaskan beberapa perihal perbaikan yang jadi bagaian output dari tiap-tiap program revolusi mental, terutamanya perilaku beberapa perangkat pemerintahan serta penduduk biasanya pada 4 (empat) tahun penerapan Revolusi Mental sudah banyak pergantian.
"Perbaikan itu diantaranya makin sebaiknya service publik, tingkat disiplin ASN serta penduduk, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan, dan makin kokohnya NKRI di dalam terpaan beberapa ideologi dunia," papar Mendagri.
Menteri Tjahjo menyimpan keinginan besar dari tiap-tiap pergerakan revolusi mental agar bisa melembaga, tidak cuma berbentuk resmi. Arti dari revolusi mental mesti menggambarkan mental bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
“Inti dalam pergantian skema fikir, skema sikap serta skema perilaku yang ditujukan dalam revolusi mental,” tegasnya.
Tjahjo menuturkan keadaan faktual bangsa Indonesia yang multikultur menjadi modal basic pembangunan, bukan menjadi kekuatan intimidasi disintegrasi bangsa. Mendagri menyatakan, untuk mencegah serta menangani beberapa masalah yang bisa memecah iris bangsa dibutuhkan satu usaha penanaman nilai-nilai berkebangsaan yang adalah jati diri bangsa bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNTAN
Tidak bosan-bosannya, Tjahjo memperingatkan, memerlukan pergerakan dengan kesadaran yang sama ke arah Indonesia yang menyatu lewat cara jauhi ajaran kedengkian, penyebaran berita bohong, serta rumor SARA sebab hal itu bisa memecah bangsa.
"Spesial untuk beberapa Perangkat Sipil Negara dalam melawan tahun politik Pemilu serentak tahun 2019 jagalah netralitas ASN, naikkan profesionalisme, jadilah agen pergantian dan penerang Revolusi Mental di penduduk," pungkasnya.
Friday, October 26, 2018
Krisis Air Bersih, BPBD Cirebon Salurkan Air Bersih untuk Empat Desa
Tubuh Penanggulangan Musibah Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mengalirkan 16.000 liter air bersih untuk empat desa yang alami krisis air bersih. Beberapa ratus masyarakat empat desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga ikhlas antre untuk memperoleh air bersih sebab telah enam bulan kesusahan memperoleh air bersih.
Baca juga: Jurusan di UNSYIAH
Beberapa ratus masyarakat Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, langsung menggempur kendaraan tangki yang membawa air bersih, Rabu (24/10/2018) pagi. Bahkan juga banyak dari masyarakat yang memakai beberapa jeriken untuk menyimpan air bersih yang semakin banyak.
Dalam pendistribusian air bersih, BPBD Kabupaten Cirebon mengirim 16.000 liter air bersih keempat desa, yaitu Desa Sampiran, Cilukrak, Karanganyar, serta Desa Kreyo. Ke empat desa itu jadi salah satunya titik terparah krisis air bersih. Lebih semenjak empat bulan ini tidak turun hujan sampai menyebabkan sumber serapan serta sungai kering keseluruhan.
Baca juga: Jurusan di UNDIKSHA
Di Kabupaten Cirebon, banyak desa dirundung kekeringan serta krisis air bersih. Masyarakat juga mengharap pertolongan sama teratur diantar sampai musim hujan hadir. Sumiyah, masyarakat Desa Sampiran mengakui, begitu terbantu karenanya ada kiriman air bersih untuk kepentingan keseharian, seperti mandi, membersihkan sampai masak. “Sebelumnya masyarakat mesti beli air untuk keseharian serta meniti jarak yang jauh untuk membersihkan,” tuturnya.
Baca juga: Jurusan di UNSYIAH
Beberapa ratus masyarakat Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, langsung menggempur kendaraan tangki yang membawa air bersih, Rabu (24/10/2018) pagi. Bahkan juga banyak dari masyarakat yang memakai beberapa jeriken untuk menyimpan air bersih yang semakin banyak.
Dalam pendistribusian air bersih, BPBD Kabupaten Cirebon mengirim 16.000 liter air bersih keempat desa, yaitu Desa Sampiran, Cilukrak, Karanganyar, serta Desa Kreyo. Ke empat desa itu jadi salah satunya titik terparah krisis air bersih. Lebih semenjak empat bulan ini tidak turun hujan sampai menyebabkan sumber serapan serta sungai kering keseluruhan.
Baca juga: Jurusan di UNDIKSHA
Di Kabupaten Cirebon, banyak desa dirundung kekeringan serta krisis air bersih. Masyarakat juga mengharap pertolongan sama teratur diantar sampai musim hujan hadir. Sumiyah, masyarakat Desa Sampiran mengakui, begitu terbantu karenanya ada kiriman air bersih untuk kepentingan keseharian, seperti mandi, membersihkan sampai masak. “Sebelumnya masyarakat mesti beli air untuk keseharian serta meniti jarak yang jauh untuk membersihkan,” tuturnya.
Thursday, October 25, 2018
OTT Bupati Cirebon, Emil Minta Kepala Daerah Buang Niat Cari Kekayaan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperingatkan semua kepala daerah, termasuk juga semua perangkat sipil negara (ASN) di Jawa barat tidak bermain-main kembali di lokasi jujur dan berkarakter kuat serta mesti mempunyai kemauan untuk melayani penduduk.
"Janganlah ada kemauan mencari kekayaan. Jika ada kemauan itu, tentu tetap ada strategi," tegas Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Kamis (25/10/2018).
Baca juga: Akreditasi Prodi POLINELA
Emil juga mengakui prihatin atas penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 24 Oktober 2018 malam. Keprihatinan Emil itu makin dalam sebab cuma dalam rentang waktu satu minggu, dua kepala daerah di Jawa barat bernasib sama.
Didapati, tidak hanya Bupati Cirebon, KPK ikut tangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin berkaitan project Meikarta, minggu kemarin. "Saya prihatin pada masalah tadi malam. Dalam tempo rentang satu minggu, ada dua kepala daerah di Jawa Barat tertangkap KPK serta ini ialah satu pelajaran," papar Emil.
Lebih jauh Emil menjelaskan, pasca-OTT Bupati Cirebon, pihaknya akan selekasnya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), supaya kelangsungan pemerintahan serta service penduduk di Kabupaten Cirebon tidak terhalang. "Lusa harusnya ada ketetapan agar pembangunan serta service disana tidak terhalang," tuturnya.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLSRI
Walau mengakui prihatin, Emil mengapresiasi KPK dalam penegakkan hukum. Emil juga menggerakkan KPK untuk selalu menegakkan hukum dengan tegas serta adil pada beberapa pihak yang melanggar hukum. "Mulai saat ini modus-modus hentikan. Kita konsentrasi kerja saja, agar tidak ada kembali permasalahan di Jawa barat. Saya mengharap kita maju bersama dengan pemimpin yang miliki jujur dan berkarakter kuat," pungkasnya.
"Janganlah ada kemauan mencari kekayaan. Jika ada kemauan itu, tentu tetap ada strategi," tegas Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Kamis (25/10/2018).
Baca juga: Akreditasi Prodi POLINELA
Emil juga mengakui prihatin atas penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 24 Oktober 2018 malam. Keprihatinan Emil itu makin dalam sebab cuma dalam rentang waktu satu minggu, dua kepala daerah di Jawa barat bernasib sama.
Didapati, tidak hanya Bupati Cirebon, KPK ikut tangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin berkaitan project Meikarta, minggu kemarin. "Saya prihatin pada masalah tadi malam. Dalam tempo rentang satu minggu, ada dua kepala daerah di Jawa Barat tertangkap KPK serta ini ialah satu pelajaran," papar Emil.
Lebih jauh Emil menjelaskan, pasca-OTT Bupati Cirebon, pihaknya akan selekasnya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), supaya kelangsungan pemerintahan serta service penduduk di Kabupaten Cirebon tidak terhalang. "Lusa harusnya ada ketetapan agar pembangunan serta service disana tidak terhalang," tuturnya.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLSRI
Walau mengakui prihatin, Emil mengapresiasi KPK dalam penegakkan hukum. Emil juga menggerakkan KPK untuk selalu menegakkan hukum dengan tegas serta adil pada beberapa pihak yang melanggar hukum. "Mulai saat ini modus-modus hentikan. Kita konsentrasi kerja saja, agar tidak ada kembali permasalahan di Jawa barat. Saya mengharap kita maju bersama dengan pemimpin yang miliki jujur dan berkarakter kuat," pungkasnya.
Wednesday, October 24, 2018
BPBD Kota Denpasar Gencar Lakukan Sosialisasi Mitigasi Bencana
Pemkot Denpasar lewat Tubuh Penanggulangan Musibah Daerah (BPBD) santer mengadakan publikasi mitigasi musibah. Pekerjaan itu mengarah semua susunan penduduk untuk memberi edukasi mengenai kebencanaan. Karena, musibah dapat hadir setiap saat, hingga penduduk bisa lebih siaga serta ambil langkah pas bila berlangsung musibah untuk meminimalkan kekuatan resiko.
Baca juga: Jurusan di UTU
Kepala BPBD Kota Denpasar IB Joni Ariwibawa didampingi Sekretaris BPBD Kota Denpasar Rhicardus Ardhi Ganggas menjelaskan, Denpasar menjadi pusat kota mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dengan bermacam aktivitasnya. Menjadi salah satunya daerah yang dekat dengan zone cincin api pasti potensi mitigasi musibah mesti selalu disosialisasikan dengan optimal.
"Musibah dapat hadir setiap saat, semua daerah mempunyai kerawanan sendiri, ditambah lagi daerah yang yang dilewati cincin api. Semua pihak mesti siaga serta mengerti yang namanya mitigasi musibah, hingga kalau kelak berlangsung musibah, resiko terburuknya bisa diminimalkan," tuturnya, dalam info tercatat yang di terima SINDOnews, Selasa (23/10/2018).
Karena itu, lanjut Joni, BPBD Kota Denpasat selalu melakukan publikasi mengenai mitigasi musibah dengan mengarah semua komponen penduduk sampai sangat bawah. Dari mulai pusat pemerintahan, perkantoran, hotel, restaurant, rumah sakit, sekolah, sarana publik, sampai linmas serta pecalang menjadi ujung tombak publikasi di tingkat desa/kelurahan.
"Mitigas musibah mesti dimengerti semua penduduk, serta semua komponen sampai yang terbawah mesti pundak membahu sama-sama memberikan pengetahuan mengenai Mitigasi Musibah," tuturnya.
Baca juga: Jurusan di UNSAM
Mengenai pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu publikasi perlakuan musibah buat pecalang serta linmas, edukasi awal mitigasi musibah pada siswa TK/PAUD, simulasi musibah dengan mengarah Sekolah, sarana umum dan tempat strategis dengan jumlahnya himpunan penduduk yang banyak. Pekerjaan itu dikemas mulai lewat cara mematikan api, langkah selamatkan diri waktu berlangsung gempa serta tsunami, dan aspek-aspek terpenting mitigasi musibah yang lain.
"Kita di BPBD Kota Denpasar telah sejak dahulu santer memberi edukasi mitigasi musibah atau beberapa cara untuk meminimalkan resiko waktu terjadinya musibah. Perihal lainnya yang ikut disosialisasikan yaitu tata langkah menangani hewan liar, dan masalah lainnya yang beresiko," tuturnya.
Baca juga: Jurusan di UTU
Kepala BPBD Kota Denpasar IB Joni Ariwibawa didampingi Sekretaris BPBD Kota Denpasar Rhicardus Ardhi Ganggas menjelaskan, Denpasar menjadi pusat kota mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dengan bermacam aktivitasnya. Menjadi salah satunya daerah yang dekat dengan zone cincin api pasti potensi mitigasi musibah mesti selalu disosialisasikan dengan optimal.
"Musibah dapat hadir setiap saat, semua daerah mempunyai kerawanan sendiri, ditambah lagi daerah yang yang dilewati cincin api. Semua pihak mesti siaga serta mengerti yang namanya mitigasi musibah, hingga kalau kelak berlangsung musibah, resiko terburuknya bisa diminimalkan," tuturnya, dalam info tercatat yang di terima SINDOnews, Selasa (23/10/2018).
Karena itu, lanjut Joni, BPBD Kota Denpasat selalu melakukan publikasi mengenai mitigasi musibah dengan mengarah semua komponen penduduk sampai sangat bawah. Dari mulai pusat pemerintahan, perkantoran, hotel, restaurant, rumah sakit, sekolah, sarana publik, sampai linmas serta pecalang menjadi ujung tombak publikasi di tingkat desa/kelurahan.
"Mitigas musibah mesti dimengerti semua penduduk, serta semua komponen sampai yang terbawah mesti pundak membahu sama-sama memberikan pengetahuan mengenai Mitigasi Musibah," tuturnya.
Baca juga: Jurusan di UNSAM
Mengenai pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu publikasi perlakuan musibah buat pecalang serta linmas, edukasi awal mitigasi musibah pada siswa TK/PAUD, simulasi musibah dengan mengarah Sekolah, sarana umum dan tempat strategis dengan jumlahnya himpunan penduduk yang banyak. Pekerjaan itu dikemas mulai lewat cara mematikan api, langkah selamatkan diri waktu berlangsung gempa serta tsunami, dan aspek-aspek terpenting mitigasi musibah yang lain.
"Kita di BPBD Kota Denpasar telah sejak dahulu santer memberi edukasi mitigasi musibah atau beberapa cara untuk meminimalkan resiko waktu terjadinya musibah. Perihal lainnya yang ikut disosialisasikan yaitu tata langkah menangani hewan liar, dan masalah lainnya yang beresiko," tuturnya.
Tuesday, October 23, 2018
Manfaatkan Investasi Asing untuk Swasembada Pangan
Sampai tujuan swasembada pangan masih tetap jadi pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan Indonesia, saat taktik swasembada semakin banyak berbentuk politik daripada ekonomi. Perihal ini telah berjalan semenjak jaman Belanda, bahkan juga konon Amangkurat I ikut lakukan taktik sama.
Demikian pengakuan Prof Parulian Hutagaol Guru Besar FEM IPB yang didampingi oleh Dr Dahril dari Pusat analisis Resolusi Perseteruan serta Pemberdayaan IPB pada wartawan di Universitas IPB Branangsiang Bogor, Selasa (23/10/2018). Menurut dia telah saatnya Indonesia mengkoreksi kebijaksanaan swasembada menjadi motor perolehan kesuksesan pangan nasional.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNM
“Indikator swasembada itu kan jumlahnya produksi domestik yang dapat penuhi keperluan mengkonsumsi nasional. Ini bahaya loh untuk ketahanan pangan nasional di hari esok,” jelas Parulian.
Selanjutnya Dia menjelaskan, sebaiknya Indonesia dapat mengikuti Thailand atau Vietnam. Negara itu tidak memakai taktik swasembada untuk memenuhi keperluan pangan nasionalnya. Mereka picu produksi beras sekaligus juga bangun komoditas pangan favorit yang lain, hingga masyakarat memiliki pilihan bahan pangan inti.
Kedatangan perusahaan asing yang ada pula didayagunakan. Perkembangan tehnologi yang umumnya dipunyai perusahaan multinasional, justru diberdayakan untuk didorong menghasilkan komoditas favorit berkapasitas saing. “Akhirnya negara mereka dapat menguber ketinggalan di lokasi Asia Tenggara. Bahkan juga sekarang exportir besar ke negara lainnya, termasuk juga Indonesia,” katanya.
Indonesia ditambahkan Parulian, semestinya dapat lakukan perihal yang sama. Beberapa perusahaan benih multinasional agrikultur berbasiskan sains serta penelitian sudah lama masuk di Indonesia.
“Sekarang tinggal pemerintah yang semestinya menggerakkan industri yang ada untuk lebih produktif membuat benih-benih yang spesifik tempat tidak selalu benih global untuk ditanam petani. Bila itu dikerjakan, kita tidak cuma dapat penuhi keperluan pangan nasional, tapi justru exportir produk pangan,” tuturnya optimistis.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLIMDO
Bagaimana dengan industri benih dalam negeriagar jadi tuan di negeri sendiri? “Kawal industri benih dalam negeri menjadi kuat hingga produktif ikut membuat komoditas pangan yang marketable baik di pasar domestik ataupun mancanegara, hingga hasil produksi yang dibuat petani kita telah sesuai dengan keinginan global,” sambungnya.
Dalam peluang terpisah, Direktur Eksekutif Nada Petani Institute Tony Setiawan mengatakan, telah sepantasnya kegaduhan permasalahan pangan nasional selekasnya disudahi. Menjadi negara agraris yang sempat memperoleh penghargaan dunia mengenai pangan di tahun 1984, rasa-rasanya tidak patut kembali Indonesia terantuk permasalahan pangan yang biasa dihadapi beberapa negara miskin, ditambah lagi sekarang ini telah jadi salah satunya negara anggota G20.
Demikian pengakuan Prof Parulian Hutagaol Guru Besar FEM IPB yang didampingi oleh Dr Dahril dari Pusat analisis Resolusi Perseteruan serta Pemberdayaan IPB pada wartawan di Universitas IPB Branangsiang Bogor, Selasa (23/10/2018). Menurut dia telah saatnya Indonesia mengkoreksi kebijaksanaan swasembada menjadi motor perolehan kesuksesan pangan nasional.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNM
“Indikator swasembada itu kan jumlahnya produksi domestik yang dapat penuhi keperluan mengkonsumsi nasional. Ini bahaya loh untuk ketahanan pangan nasional di hari esok,” jelas Parulian.
Selanjutnya Dia menjelaskan, sebaiknya Indonesia dapat mengikuti Thailand atau Vietnam. Negara itu tidak memakai taktik swasembada untuk memenuhi keperluan pangan nasionalnya. Mereka picu produksi beras sekaligus juga bangun komoditas pangan favorit yang lain, hingga masyakarat memiliki pilihan bahan pangan inti.
Kedatangan perusahaan asing yang ada pula didayagunakan. Perkembangan tehnologi yang umumnya dipunyai perusahaan multinasional, justru diberdayakan untuk didorong menghasilkan komoditas favorit berkapasitas saing. “Akhirnya negara mereka dapat menguber ketinggalan di lokasi Asia Tenggara. Bahkan juga sekarang exportir besar ke negara lainnya, termasuk juga Indonesia,” katanya.
Indonesia ditambahkan Parulian, semestinya dapat lakukan perihal yang sama. Beberapa perusahaan benih multinasional agrikultur berbasiskan sains serta penelitian sudah lama masuk di Indonesia.
“Sekarang tinggal pemerintah yang semestinya menggerakkan industri yang ada untuk lebih produktif membuat benih-benih yang spesifik tempat tidak selalu benih global untuk ditanam petani. Bila itu dikerjakan, kita tidak cuma dapat penuhi keperluan pangan nasional, tapi justru exportir produk pangan,” tuturnya optimistis.
Baca juga: Akreditasi Prodi POLIMDO
Bagaimana dengan industri benih dalam negeriagar jadi tuan di negeri sendiri? “Kawal industri benih dalam negeri menjadi kuat hingga produktif ikut membuat komoditas pangan yang marketable baik di pasar domestik ataupun mancanegara, hingga hasil produksi yang dibuat petani kita telah sesuai dengan keinginan global,” sambungnya.
Dalam peluang terpisah, Direktur Eksekutif Nada Petani Institute Tony Setiawan mengatakan, telah sepantasnya kegaduhan permasalahan pangan nasional selekasnya disudahi. Menjadi negara agraris yang sempat memperoleh penghargaan dunia mengenai pangan di tahun 1984, rasa-rasanya tidak patut kembali Indonesia terantuk permasalahan pangan yang biasa dihadapi beberapa negara miskin, ditambah lagi sekarang ini telah jadi salah satunya negara anggota G20.
Subscribe to:
Posts (Atom)